Archive August 2019

Kesempurnaan Hati yang Indah

Kesempurnaan Hati yang Indah

Kesempurnaan Hati yang Indah

 

Pada suatu hari, seorang pemuda berdiri

di tengah kota dan menyatakan bahwa dialah pemilik hati yang terindah yang ada di kota itu. Banyak orang kemudian berkumpul dan mereka semua mengagumi hati pemuda itu karena memang benar-benar sempurna. Tidak ada satu cacat atau goresan sedikit pun di hati pemuda itu. Pemuda itu sangat bangga dan mulai menyombongkan hatinya yang indah.
Tiba-tiba seorang lelaki tua menyeruak dari kerumunan, tampil ke depan, dan berkata, “Mengapa hatimu masih belum seindah hatiku?”

Kerumunan orang dan pemuda

itu melihat pada hati pak tua itu. Hati pak tua itu berdegup dengan kuatnya, namun penuh dengan bekas luka. Ada bekas potongan hati yang diambil dan ada potongan yang lain ditempatkan di situ; namun tidak benar-benar pas dan ada sisi-sisi potongan yang tidak rata. Bahkan, ada bagian-bagian yang berlubang karena dicungkil dan tidak ditutup kembali.
Orang-orang itu tercengang dan berpikir, bagaimana mungkin pak tua itu mengatakan bahwa hatinya lebih indah?
Pemuda itu melihat kepada pak tua itu, memerhatikan hati yang dimilikinya dan tertawa, “Anda pasti bercanda, pak tua. Bandingkan hatimu dengan hatiku, hatiku sangatlah sempurna, sedangkan hatimu tak lebih dari kumpulan bekas luka dan cabikan.”
“Ya,” kata pak tua itu. “Hatimu kelihatan sangat sempurna. Meski demikian, aku tak akan menukar hatiku dengan hatimu. Lihatlah, setiap bekas luka ini adalah tanda dari orang-orang yang kepadanya kuberikan kasihku. Aku menyobek sebagian dari hatiku untuk kuberikan kepada mereka, dan sering kali mereka juga memberikan sesobek hati mereka untuk menutup kembali sobekan yang kuberikan. Namun, karena setiap sobekan itu tidaklah sama, ada bagian-bagian yang kasar, yang sangat aku hargai. Karena itu mengingatkanku akan cinta kasih yang telah bersama-sama kami bagikan. Adakalanya aku memberikan potongan hatiku begitu saja dan orang yang kuberi itu tidak membalas dengan memberikan potongan hatinya. Hal itulah yang meninggalkan lubang-lubang sobekan”.

“Memberikan cinta kasih adalah

suatu kesempatan. Meskipun bekas cabikan itu menyakitkan, mereka tetap terbuka. Hal itu mengingatkanku akan cinta kasihku pada orang-orang itu dan aku berharap suatu ketika nanti mereka akan kembali dan mengisi lubang-lubang itu. “Sekarang, tahukah engkau keindahan hati yang sesungguhnya itu?”
Pemuda itu berdiri membisu dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia berjalan ke arah pak tua itu, menggapai hatinya yang begitu muda dan indah, lalu merobeknya sepotong. Pemuda itu memberikan robekan hatinya kepada pak tua dengan tangan-tangan yang gemetar. Pak tua itu menerima pemberian pemuda itu, menaruhnya di hatinya dan kemudian mengambil sesobek dari hatinya yang sudah amat tua dan penuh luka, kemudian menempatkannya untuk menutup luka di hati pemuda itu. Sobekan itu pas, tetapi tidak sempurna karena ada sisi-sisi yang tidak sama rata. Pemuda itu melihat kedalam hatinya yang tidak lagi sempurna, tetapi kini lebih indah dari sebelumnya karena cinta kasih dari pak tua itu telah mengalir kedalamnya. Mereka berdua kemudian berpelukan dan berjalan beriringan.

Baca Juga :

LANGKAH-LANGKAH BERWIRAUSAHA

LANGKAH-LANGKAH BERWIRAUSAHA

LANGKAH-LANGKAH BERWIRAUSAHA

1. Mengenali peluang usaha

Faktor informasi yang dimilikinya Informasi memungkinkan seseorang mengetahui bahwa peluang ada saat orang lain tidak menghiraukan situasi tersebut. Akses terhadap informasi dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hubungan sosial.a. Pengalaman hidup.
Pengalaman hidup memberikan akses yang lebih mengenai informasi dan pengetahun mengenai penemuan peluang. Dua aspek dari pengalaman hidup yang meningkatkan kemungkinan seseorang menemukan peluang yaitu fungsi kerja dan variasi kerja.
b. Hubungan sosial.
Sebuah langkah penting dimana seseorang mendapatkan informasi dari interaksi dengan orang lain. Beberapa ahli menyarankan ketika seorang takut berwirausaha secara sendirian, maka mengawali usaha secara kelompok adalah alternative. Oleh karenanya, kualitas dan kuantitas dalam interaksi sosial akan lebih memungkinkan individu akan membuat kelompok dalam berwirausaha. Informasi yang penting ketika akan memulai usaha adalah informasi mengenai lokasi, potensi pasar, sumber modal, pekerja, dan cara pengorganisasiannya. Kombinasi antara jaringan yang luas dan kenekaragaman latar
belakang akan mempermudah mendapatkan informasi tersebut.

Beberapa sumber peluang usaha antara lain:


a. Perubahan teknologi
b. Perubahan kebijakan dan politik
c. Perubahan sosial demografi

Optimalisasi Potensi diri

Optimalisasi diri sangat berkaitan erat dengan bakat yang dimiliki,kemauan dan kemampuan diri.misal seseorang mempunyai bakat dalam membuat kerajinan tangan,untuk dapat membuat bakat tersebut menjadi bidang usaha perlu pendalaman keahlian dengan cara sekolah keahlian tersebut ,kursus yang berkaitan dengan hal tersebut atau bereksperimen sendiri

Fokus dalam bidang usaha

Setelah melalui proses optimalisasi diri,kita hanya focus dengan bidang yang kita geluti tersebut agar hasil yang kita peroleh lebih maksimal
4. Berani memulai.
Dunia kewirausahaan adalah dunia ketidakpastian sementara informasi yang dimiliki oleh yang akan memulai usaha sedikit. Oleh karenanya, modal nekat dan berani mengambil resiko adalah sangat perlu dilakukan. Lakukan dulu. Jalan dulu. Jika ada kesulitan, baru dicari jalan keluarnya

EKONOMI DI JAMAN GLOBALISASI

EKONOMI DI JAMAN GLOBALISASI

EKONOMI DI JAMAN GLOBALISASI

Perlu kita ketahui di jaman globalisasi atau yang kita sering dengar suatu era dimana kita bebas melakukan kegiatan ekonomi (bisnis,perdagangan) tanpa ada batasan batasan yang secara nyata mengikatnya,tanpa dibatasi ruang dan waktu pula.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi

diperlukan sikap seorang yang aktif,kreatif/imajinatif dan pantang menyerah agar tidak tertinggal dalam proses persaingan global.
v AKTIF artinya seseorang itu harus cepat tanggap dalam suatu keadaan yang mengharuskannya mencari infomasi,meneliti,menelaah,bekerja secara cekatan

KREATIF/IMAJINATIF

artinya seseorang itu dalam melakukan pekerjaan itu timbul ide-ide yang cemerlang dan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai atau berharga sehingga dapat menciptakan peluang bisnis.
v PANTANG MENYERAH atau kata lain tidak mudah putus asa artinya suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk selalu mencoba atau mengulang menuju proses keberhasilan apabila dalam menghadapi masalah/kendala kegagalan usaha.

Di Indonesia sendiri ciri globalisasi sudah mulai Nampak,dengan ditandainya banyaknya masalah masalah perekonomian(inflasi,kenaikan harga kebutuhan,pengangguran),kemajuan teknologi dan informasi,saling bergantungan dalam memehuni kebutuhan dengan cara ekspor dan impor,dan peningkatan interaksi cultural.

Menghadapi tantangan globalisasi

dengan wirausaha dapat menekan masalah perekonomian Negara yaitu masalah pengangguran yang selama ini sulit diatasi oleh Negara kita bahkan sekalipun Negara maju.
Sebelum masuk kelangkah-langkah berwirausaha sebaiknya kita mengetahui penyebab pengangguran yang salah satunya orang orang berpikir bahwa pekerjaan yang dapat menjamin kesejahteraan hanya pekerjaan yang berbasis karyawan suatu perusahaan maju,pekerjaaan di kantor pemerintahan dan lain-lain,padahal di era globalisasi persaingan untuk mendapatkan perkerjaan itu sangat sulit dikarenakan jumlah pelamaran pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, hal itulah yang menyebabkan pengangguran.
Oleh karena itu kita harus mengubah pola pikir kita untuk belajar mengenal bisnis atau wirausaha dan jangan takut apabila menemui kegagalan,karena kegagalan adalah kunci keberhasilan.

Sumber : https://dogetek.co/

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi Penyidik

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi Penyidik

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi Penyidik

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi Penyidik

Pemerintah akan mengkaji soal revisi

Undang-Undang ITE setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keppres amnesti untuk Baiq Nuril. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengaku setuju perlu adanya kajian dalam UU ITE.

“Saya sepakat dengan pandangan Menkumham, perlu tidaknya ada revisi beberapa pasal di UU ITE perlu dikaji lebih dalam,” kata Charles kepada wartawan, Sabtu (3/9/2019).

Menurut Charles, Baiq Nuril merupakan korban dari proses hukum yang tidak adil. Maka Jokowi sudah tepat memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

“Tentunya kita menyayangkan kasus yang menimpa Baiq Nuril. Langkah presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril sudah tepat. Baiq Nuril adalah korban dari proses hukum yang tidak adil,” ujar dia.

Politisi PDIP ini juga menyoroti

hukuman bagi pelaku penyebar hoax dan ujaran kebencian yang marak pada tahun ini. Meski begitu, kebebasan berekspresi memang diperbolehkan, namun ada batasannya agar tidak melanggar hak-hak orang.

“Di sisi lain, kita juga memerlukan perangkat hukum untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dalam beberapa tahun terakhir sangat marak dan merusak tatanan sosial masyarakat. Kebebasan berekspresi itu tidak absolut. Ada batasan terhadap kebebasan berekspresi agar tidak melanggar hak-hak orang lain,” ucap dia.

“Dengan aturan seperti sekarang disinilah peran penyidik menjadi krusial. Sebenarnya penyidik memiliki diskresi bagaimana menangani sebuah perkara. Institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan harus bisa memilah agar proses penegakan hukum tetap adil dan proporsional,” lanjut dia.

Menkum HAM Yasonna Laoly

mengatakan akan mengkaji soal revisi Undang-Undang ITE setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keppres amnesti untuk Baiq Nuril. Yasonna akan berkoordinasi dengan Menkominfo Rudiantara.

“Ya jadi saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, untuk revisi dari Undang-Undang ITE. Tentunya pasti,” ucap Menkum HAM Yasonna Laoly seusai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Baiq Nuril di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/8).

Namun Yasonna menuturkan revisi UU ITE bukan berarti dilakukan dalam waktu dekat. Yasonna memerintahkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mulai mengkajinya.


Baca Artikel Lainnya:

Hijab Ini Masuk Daftar Aksesori Terpopuler di Dunia, Bareng Gucci dan Fendi

Hijab Ini Masuk Daftar Aksesori Terpopuler di Dunia, Bareng Gucci dan Fendi

Hijab Ini Masuk Daftar Aksesori Terpopuler di Dunia, Bareng Gucci dan Fendi

Hijab Ini Masuk Daftar Aksesori Terpopuler di Dunia, Bareng Gucci dan Fendi

Industri fashion hijab semakin menggaung di dunia

Banyak label ternama yang merilis produk hijab seperti Nike hingga Marc & Spencer. Animo masyarakat pun begitu besar, sehingga produk hijab buatan Nike hingga Dolce & Gabbana meraih banyak atensi.

Salah satu produk yang paling hits adalah Nike Pro Hijab, yaitu hijab instan untuk olahraga dari Nike. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Lyst, Nike Pro Hijab menduduki urutan ke tujuh sebagai aksesori wanita paling hits di dunia tahun awal tahun 2019.

Dalam daftar tersebut, ada sejumlah produk dari brand ternama dunia

Sebut saja sneakers dari Alexander McQueen yang menduduki posisi pertama hingga Prada Stud Embellished headband yang menduduki posisi kedua.

Lyst melakukan riset selama tiga bulan di awal tahun 2019 kepada lebih dari 12 ribu desainer dan toko online. Ia mengambil formula data dari penjualan hingga Google search.

Dilansir dari Lyst, masuknya produk hijab ke dalam daftar tersebut juga cukup mencengangkan. Naiknya popularitas Nike Pro Hijab juga dipengaruhi oleh munculnya larangan hijab olahraga dari Decathlone di Prancis.

Di website Lyst disebutkan bahwa pencarian Nike Hijab Pro melonjak 125% setelah Decathlone menarik penjualan produk hijab olahraganya. Pemberitaan tersebut membuat media sosial Nike semakin populer.

Nike Pro Hijab pertama kali

diluncurkan di tahun 2017. Kala itu, Nike mencuri perhatian karena menjadi brand olahraga dunia pertama yang merilis produk hijab.

Nike juga menggandeng beberapa atlet berhijab populer dunia seperti atlet anggar Ibtihaj Muhammad dan atlet ice skating, Zahra Lari. Penjualan Nike Pro Hijab juga sangat luas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran penjualan karena didominasi oleh muslim. Di awal peluncurannya, produk Nike Pro Hijab habis dalam waktu yang singkat.


Sumber:

https://www.modelbajumuslimbatik.com/

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi

adalah suatu proses perubahan menuju pada tipe sistem-sistem ekonomi, sosial dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Ameriaka Utara pada abad ke 17 sampai pada abad ke 19. Sistem sosial ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya serta berkembang juga di negara-negara Amerika Selatan, Afrika dan Asia pada abad ke 19 dan 20.

Pengertian modernisasi Menurut Para Ahli

Pengertian Modernisasi menurut pendapat Soerjono Soekanto, Modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial, yang biasanya berupa perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan.
Menurut Wibert E. Moore, Pengertian Modernisasi ialah suatu proses transformasi total dalam kehidupan bersama yang meliputi bidang teknologi dan organisasi sosial yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang terlebih dahulu diterapkan oleh negara-negara Barat yang telah stabil.
Harold Rosenberg mengemukakan pengertian modernisasi, Modernisasi merupakan suatu tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau sampai sejauh mana proses pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu masyarakat dapat berlangsung.
Pengertian Modernisasi menurut Wijoyo Nitisastro adalah suatu proses transformasi total kehidupan masyarakat, dimana perubahan yang tadinya bersifat tradisional menuju ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Modernisasi dalam hal ini ditekankan dari segi teknologi suatu organisasi sosial.
Menurut Astrid S. Susanto, Pengertian Modernisasi ialah suatu proses pembangunan yang mana memberikan kesempatan bagi masyarakat ke arah perubahan demi kemajuan bersama.
Dari pengertian modernisasi yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial. Dalam hal ini biasanya berupa perubahan sosial yang terarah (directed change) yang didasarkan pada perencanaan (merupakan intended atau planned-change yang biasa disebut social planning). Modernisasi merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang luas, dimana menyangkut proses disorganisasi, problema-problema sosial, hambatan-hambatan terhadap perubahan, konflik antara kelompok dan lain sebagainya di dalam kehidupan masyarakat.
Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas, sehingga batas-batasnya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Mungkin saja modernisasi di suatu daerah mencakup pemberantasan buta huruf, di lain tempat proses yang tadi mencakup usaha-usaha penyemprotan rawa-rawa dengan DDT untuk mengurangi sumber-sumber penyakit malaria atau mungkin juga diartikan sebagai usaha membangun pusat-pusat tenaga listrik. Contoh modernisasi di Indonesia dapat dilihat pada penekanan di sektor pertanian disamping sektor lainnya.
Pada dasarnya pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, pola-polanya menuju ke arah ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Karakteristik umum modernisasi menyangkut aspek-aspek sosio-demografis masyarakat yang digambarkan dengan istilah gerak sosial. Dalam hal ini, gerak sosial yaitu suatu proses unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-pola perilaku. Perwujudan dari modernisasi yaitu pada aspek-aspek kehidupan modern, seperti mekanisasi, urbanisasi, peningkatan per kapita dan sebagainya.

Syarat Syarat Modernisasi

Berbicara mengenai syarat syarat modernisasi, maka syarat syarat suatu modernisasi yaitu :
(1) Dalam modernisasi harus memiliki cara berpikir yang ilmiah, dimana melembaga dalam kelas penguasa maupun dalam masyarakat. Hal ini menghendaki agar suatu sistem pendidikan dan pengajaran terencana dan baik.
(2) Dalam modernisasi harus memiliki sistem administrasi negara yang baik, benar-benar mewujudkan birokrasi.
(3) Dalam modernisasi adanya sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembgai atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang berlangsung secara terus-menerus, agar data yang dimiliki tidak tertinggal.
(4) Tingkat organisasi yang tinggi dalam modernisasi menyebabkan di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
(5) Dalam modernisasi harus memiliki sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Apabila itu tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu organisasi kecil di dalam masyarakat.

Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak 1945 tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap konstitusi (UUD). Marilah kita bahas berbagai peyimpangan terhadap konstitusi, yang kita fokuskan pada konstitusi yang kini berlaku, yakni UUD 1945.

Penyimpangan terhadap UUD 1945

  1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan, antara lain:
  2. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi  ”Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.
  3. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945.

Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama, antara lain:

  1. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden, yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.
  2. MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik  Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap.
  3. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden.
  4. Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960  pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan
  5. Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian melalui Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR Gotong Royong (DPR-GR);
  6. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963.

Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru

  1. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR).  Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD 1945.
  2. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945

Artikel terkait :

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah-belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara ”boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara RepubIik Indonesia.

Konstitusi RIS 1949

Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun  tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949.   Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari RepubIik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabu-ngan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia.

KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

  1. Didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;
  2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan
  3. Didirikan uni  antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan men-jadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat.  Rancangan UUD tersebut  dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar.

Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.  Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “ Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya.   Negara-negara bagian itu adalah :  negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949

UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ”Presiden tidak dapat diganggu-gugat”.  Artinya, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan.

Kalau demikian, siapakah yang menjalankan dan yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan? Pada Pasal 118 ayat (2) ditegaskan  bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertang-gung jawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri-menteri.  Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Lalu, kepada siapakah pemerintah bertanggung jawab? Dalam sistem pemerintahan   parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Perlu kalian ketahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah :

  1. Presiden
  2. Menteri-Menteri
  3. Senat
  4. Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Mahkamah Agung
  6. Dewan Pengawas Keuangan

Sumber  : https://ngelag.com/

Lembaga Negara Menurut UUDS 1950

 UUDS 1950

Lembaga Negara Menurut UUDS 1950

 UUDS 1950

 UUDS 1950

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa ”Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.

Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentanganpendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

Pada pada tanggal 22 April 1959

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga kali pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran Presiden tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir.

UUD 1945

Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden  yang isinya adalah:

  1. Menetapkan pembubaran Konsituante
  2. Menetapkan berlakunya  kembali UUD 1945  dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.

Sumber : https://www.ram.co.id/

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Dialihkan dari UPT Daerah ke Kemendikbud

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Dialihkan dari UPT Daerah ke Kemendikbud

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Dialihkan dari UPT Daerah ke Kemendikbud

Kemendikbud — Sebanyak 21 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dialihkan ke pemerintah pusat. Hal tersebut menyusul ditandatanganinya surat serah terima oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di kantor Kemendikbud, Jakarta(23/2/2017).

Didik Suhardi menyampaikan seiring dialihkannya BPKB ke pemerintah pusat, maka status kepegawaian PNS (Pegawai Negeri Sipil) BPKB dialihkan juga ke pemerintah pusat (Kemendikbud). Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan dipersiapkan formasi dan pejabat untuk PNS yang baru dialihkan tersebut. Hal ini bertujuan agar mereka bisa langsung bekerja bersama Kemendikbud.

 

“Kami berharap setelah ini disusun formasi pejabatnya dan nanti dalam waktu dekat kita lantik.

Insyaallah dalam waktu dekat, Pak Menteri akan melantik pejabatnya, mungkin awal Maret, sehingga harapannya, kita bisa bekerja lebih cepat,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) selaku unit utama yang akan membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini memiliki tantangan yang lebih besar. “Karena BP PAUD dan Dikmas diinisiasi oleh masyarakat, tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, dan SMA”, jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bima Haria juga mengimbau agar para pegawai ini menyesuaikan budaya kerja mereka dengan lingkungan baru mereka. Hal ini karena mereka berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda satu sama lain.

 

Pengalihan ini berdasarkan hasil dari surat yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri

nomor 421.9/1432/SJ tertangggal 18 April 2016, dimana dalam surat tersebut memberikan persetujuan untuk pengembalian UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) ke pemerintah pusat. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD Dikmas Harris Iskandar, Deputi Mutasi Kepegawaian BKN Kuspriyo Murdono, serta Kepala BPKB dari beberapa provinsi. (Aji Shahwin)

 

Baca Juga :