Archive November 2019

momen proses inovasi

momen proses inovasi

momen proses inovasi

Bab 4 menyajikan enam momen proses inovasi yang merupakan paduan dari (a) analisis kebutuhan (momen pertama: perumusan masalah atau analisis kebutuhan), (b) tracer study (momen kedua sampai ke lima: penelitian murni/terapan, pengembangan, komersialisasi/ sosialisasi serta difusi dan inovasi) dan (c) studi difusi klasik (momen ke lima dan ke enam: difusi/ inovasi dan konsekuensi inovasi). Masalah yang umumnya ditemukan adalah rendahnya penjualan hasil penelitian yang sudah dipatenkan (di Amerika mislanya adalah 1500 dari 30000 paten). Pengembangan teknologi mengalami empat tahap (a) trial and error dalam skala kecil, (b) imitasi, (c) kompetisi tekonologi dan (d) keluar dari kompetisi dan melakukan standarisasi produk. Beberapa konsekuensi inovasi adalah (a) ke enam momen difusi inovasi mungkin tidak semuanya ada dalam suatu inovasi, (b) kemungkinan ketidak sinkronan konsekuensi yang diharapkan dengan yang benar-benar terjadi, dan (c) pelebaran kesenjangan kaya-miskin. Akhirnya, dibahas (a) kelemahan tracer study: tergantung ada tidaknya publikasi, sedikitnya data fase difusi/ adopsi dan sifatnya rekonstruksi rasionalistik dan (b) inovasi organisasi yang muncul secara individual, kolektif, atas instruksi atasan atau didorong inovasi sebelumnya mempunyai dua momen, yaitu inisiasi dan implementasi.

Bab 5 membahas lima proses keputusan inovasi (a) mengetahui inovasi, (b) peruasi, (c) keputusan, (d) implementasi (seutuhnya atau lewat reinvensi) dan (e) konfirmasi atau meniadakan/mengurangi disonansi, suatu ketidaksetimbangan internal yang disebabkan (e1) kebutuhan, (e2) belum mengadopsi sesuatu yang diinginkan atau (e3) setelah mengadopsi untuk meneruskan atau diskontinu. Inovasi dapat tidak dilanjutkan (diskontinu) karena (a) kecewa atau (b) diganti dengan invasi lainnya. Beberapa temuan proses keputusan inovasi adalah (a) Inovasi yang tingkat adopsinya tinggi tingkat diskontinu; (b) diskontinu cenderung dilakukan oleh adopter akhir; (c) riset selama ini kebanyakan riset variansi sehingga diperlukan riset proses; (d) beberapa saluran komunikasi difusi inovasi adalah media massa dan hubungan antar-pribadi serta saluran kosmopolit dan lokalit; (e) media massa dan saluran kosmopolit terutama penting pada tahap mengetahui inovasi; sementara hubungan antar-pribadi dan saluran lokalit terutama penting pada tahap persuasi; (f) media massa dan saluran kosmopolit lebih penting bagi adopter awal; (g) tingkat mengetahui inovasi lebih cepat dari tingkat adopsi dan (h) adopter awal mengalami proses keputusan inovasi lebih cepat.

Bab 6 menyatakan bahwa tingkat inovasi dipengaruhi oleh satu atau beberapa karakteristik berikut: (a) keuntungan relatif, (b) kompatibilitas atau kekonsistenannya dengan nilai yang dianut, (c) kompleksitas atau tingkat kemudahan untuk dipahami, (d) triabilitas atau kedapat-dicobaannya dalam skala kecil dan (e) observabilitas atau keterlihatannya oleh orang/pihak lain. Tingkat adopasi dipengaruhi oleh (a) jenis keputusan inovasi (opsional, kolektif atau atas dasar otoritas), (b) jenis saluran komunikasi yang digunakan, (c) norma, sifat kesalingterhubungan individu, dst. dalam komunitas adopter dan (d) upaya agen perubahan. Selain itu, ditemukan bahwa (a) sampai tingkat kesadaran inovasi mencapai 20-30% tingkat adopsi rendah, sedangkan setelah ambang tersebut tingkat kesadaran dan tingkat adopsi meninggi dan (b) overadopsi adalah fenomena inovasi diadopsi padahal menurut para ahli sebaiknya tidak diadopsi.

Bab 7 mencatat bahwa kontinum keinovatifan dapat dibagi menjadi lima kategori (a) invator, (b) adopter awal, (c) mayoritas awal, (d) mayoritas akhir dan (e) laggards. Masing-masing kategori tersebut mempunyai karakteristik (a) venturesome, (b) respectable, (c) deliberate, (d) skeptis dan (e) tradisional. Usia adopter awal relatif sama dengan adopter akhir hanya saja adopter awal cenderung lebih unggul dalam hal (a) pendidikan, (b) literasi, (c) status sosial, (d) mobilitas ke atas, (e) ukuran ladang, perusahaan, dst., (f) sikap terhadap kredit dan (g) tingkat spesialisasi pekerjaan. Selain itu, dalam hal kepribadian, dibandingkan dengan adopter akhir, adopter awal mempunyai (a) empati lebih besar, (b) kurang dogmatis, (c) lebih mampu melakukan abstraksi, (d) lebih rasional, (e) lebih intelejen, (f) lebih mudah menerima perubahan, (g) lebih mampu mengangani ketidakpastian dan resiko, (h) lebih menghargai pendidikan dan sains, (i) kurang fatalis, (j) mempunyai motivasi pencapaian lebih besar, (k) aspirasi lebih tinggi pada pendidikan, pekerjaan, dst. Akhirnya, dalam hal perilaku komunikasi, dibandingkan dengan adopter akhir, adopter awal mempunyai (a) partisipasi sosial lebih tinggi, (b) kontak sosial lebih banyak dengan sesamanya dan/atau dengan agen perubahan, (c) lebih kosmopolit, dan terekspose pada media massa, (d) lebih aktif mencari informasi dan lebih banyak tahu tentang inovasi dan (e) lebih tinggi kepemimpinan opininya.

Bab 8 membahas model kepemimpinan opini aliran dua-langkah: pesan mengalir dari sumber via media massa ke pemimpin opini yang pada gilirannya menyampaikannya pada para pengikutnya. Model tersebut ditentang oleh model ‘jarum hipodermik’ di mana dipostulatkan bahwa media massa mempunyai pengaruh langsung, segera dan kuat pada individu-individu yang terkait dengan media massa, tapi tidak terkait satu dengan lainnya. Menurut teori Granovetter individu cenderung terkait dengan orang yang secara fisik dekat dan menurut atribut-atribut seperti kepercayaan, pendidikan dan status sosial relatif sama (homofili; kontras dengan heterofili di mana atribut-atribut tersebut relatif beda). Duff dan Liu (1975) menyatakan bahwa dalam satu network komunikasi, pertukaran informasi dari satu clique (yang ditandai dengan promiximitas komunikasi tinggi) ke clique lain dijembatani oleh proximitas komunikasi rendah yang heterofili (misal, dari clique berstatus sosial tinggi ke clique berstatus sosial lebih rendah). Beberapa temuan lainnya ialah (a) Dalam network heterofili, pengikut cenderung mencari pemimpin opini yang mempunyai status sosial, pendidikan, ekspose ke media massa, tingkat keinovatifan, tingkat kekosmopolitan dan tingkat kontak dengan agen perubahan lebih tinggi, (b) pemimpin opini lebih sejalan dengan norma sistem dibanding dengan pengikutnya, (c) pemimpin opini dapat dibedakan menjadi polimorfis (mempunyai opini dalam banyak bidang) atau monomorfis (mempunyai opini hanya dalam satu bidang), dan (d) network personal radial (dari satu ke banyak orang) lebih penting untuk inovasi dibanding dengan network interlocking di mana individu saling berinteraksi.

Baca Juga :

mencatat beberapa hal tentang kepala sekolah

mencatat beberapa hal tentang kepala sekolah

mencatat beberapa hal tentang kepala sekolah

Bab 8 mencatat beberapa hal tentang kepala sekolah sebagai berikut:

  • jumlah tugas kepala sekolah lanjutan sebanyak rata-rata 149 tugas per hari. 59% diantaranya diinterupsi, 84% diantaranya berlangsung antara 1-4 menit, dan 17% berkaitan dengan pengajaran (Martin dan Willower, 1981). Studi pada periode 1910 sampai 1980-an menunjukkan ‘meskipun gaya kepemimpinan beda, peran manajerial, bukan kepemimpinan pembelajaran, mendominasi kepala sekolah (Cuban, 1988: 84).
  • Smith dan Andrews (1989) mendukung temuan Louis dan Miles (1990): tidak ada dikotomi waktu untuk manajerial, operasi dan relasi distrik (34% vs 39%) dan perbaikan program instruksional (41% vs 27%).
  • Studi Interaksi Kepala Sekolah-Guru (PTI) menunjukkan selama periode 3 tahun ada 1855 intervensi pada kepala sekolah yang berkenaan dengan masalah organisasi (36%), konsultasi dan penguatan (24%), monitoring dan evaluasi (22%), pelatihan dan infor-masi (7%) dan lain-lain (11%). Kepala sekolah sebagai fasilitator perubahan berkorelasi 0.76 dengan kesuksesan seluruhnya; sekolah dengan gaya inisiator paling sukses, diikuti oleh kepala sekolah gaya manajerial dan kepala sekolah gaya perespon (Hall & Hord, 1987).
  • Studi pada 137 kepala dan wakil kepala sekolah menunjukkan selama 5 tahun terakhir tuntutan tugas makin tinggi sementara keyakinan akan efektivitasnya makin menurun (Educon, 1984). Kurang dari 10% kepala sekolah yang termasuk ke dalam ‘pemecah-masalah sistematik’ (level tertinggi dari empat level efektivitas) (Leithwood dan Montgomery, 1986).
  • Studi pada 2500 guru dan 1200 kepala sekolah, menunjukkan kepala sekolah terlibat dalam empat interaksi strategis dengan guru: (a) penyedia sumber daya, (b) sumber daya pembelajaran, (c) komunikator dan (d) ‘hanya untuk penampilan’. Rating positif dari guru terhadap pemimpin kuat, rata-rata dan lemah masing-masing sebanyak 90%, 52% dan 33% (Smith dan Andrews, 1989).
  • Porporsi kepala sekolah wanita di SD maupun di SL cenderung rendah: 20-50% dan 5-20% (Marshall dkk., 1989; Mertz,dkk., 1989; Schneider, 1988); 5, 14, 23% dan 36, 42, 47 % (studi 44 sekolah besar tahun 1972,1982 dan 1986); 19% dan 4% (Wisconsin, 1986-87, Schneider, 1988); 25% dan 8% (statistik nasional, Marshall dkk., 1989);18% dan 11% (Ontario, 1990).

Bab 9 diawali dengan pertanyaan Bowles dan Gintis (1976), ‘ mengapa dalam suatu masyarakat demokratis, kontak riil pertama seorang individu dengan suatu lembaga formal bersifat sangat anti-demokratis’. Ketika orang memikirkan perubahan pendidikan mereka memikirkan dampak perubahan tersebut pada peserta didik dari sudut pandang keterampilan, sikap dan pekerjaannya di masa yang akan datang, mereka jarang berpikir tentang bagaimana melibatkan mereka dalam kehidupan organisasi (termasuk organisasi sekolah). Kalau pun program semacam itu ada, peserta didik cenderung mengalami resistensi, ‘selama ini mereka memperlakukan kita seperti bayi, sekarang mereka mencoba memperlakukan kita seperti seorang dewasa’. Dari sampel sebesar 3593 siswa, siswa SD, SMP dan SMA masing-masing 41%, 33% dan 25% berpikir gurunya tidak memahami mereka; masing-masing 19%, 16% dan 13% menyatakan mereka ditanya bagaimana atau materi yang harus diajarkan dan masing-masing 29%, 26% dan 50% menyatakan kelas membosankan .

Firestone dan Rosenblum (1988) merinci lima faktor yang mempengaruhi komitmen guru dan siswa: (a) kebermaknaan program, (b) keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya, (c) kejelasan aturan dan peran guru dan siswa, (d) ekspektasi guru dan siswa dan (e) rasa hormat dan perhatian guru dan siswa. Komitmen guru dan siswa juga dapat dipe-roleh dari inovasi baru-baru ini tentang pembelajaran kooperatif yang pada prakteknya adalah mengurangi metode ceramah sebanyak 20% (dari 48% menjadi 28% dari total waktu pembelajaran).

Bab 10 menyajikan karakteristik superintenden yang jumlahnya sekitar 95% laki-laki dan yang menangani sistem sekolah yang siswanya bervariasi dari 100 sampai 200.000 siswa dan masa kerja rata-rata 3 tahun (di Amerika) dan 6-7 tahun di Kanada. Review Goldhammer (1977) dari 1954 sampai 1974 menunjukkan pergeseran peran superintenden dari juru bicara dan manajer eksekutif sistem sekolah homogen ke situasi di mana negosiasi dan manajemen konflik berbagai kelompok kepentingan. Studi Duignan (1979) pada delapan superintenden di Alberta menemukan bahwa ‘tiap hari superin-tenden terlibat dalam rata-rata 26 diskusi yang merupakan 70% waktu kerjanya; 70% dari diskusi tersebut dilakukan dengan trusti sekolah, pejabat pusat dan administratur sekolah, kurang dari 7% dengan guru dan kurang dari 1% dengan siswa.

Studi Fullan dkk. (1987) tentang 200 pejabat supervisi di 26 distrik sekolah (se-perempat jumlah di seluruh provinsi) menemukan mereka menekankan sistem (bukan sekolah), serta berpikir reflektif (bukan parsial) dan generalis (bukan spesialis). Studi LaRoque dan Coleman (1989a: 169) menyusun hipotesis etos distrik positif yang ditandai dengan enam fokus (a) pembelajaran, (b) akuntabiltas, (c) perubahan, (d) perhatian pada stakeholder, (e) komitmen bersama dan (f) dukungan komunitas. Atas studi pada lima sekolah (dua diantaranya dikategorikan berhasil), Louis (1989) menyusun diagram karaktersitik hubungan distrik dan sekolah sebagai berikut:

Bab 11 merangkum ke dalam istilah konsultan sejumlah pekerjaan/peran sebagai berikut: ahli materi, kurikulum, program, guru, pengembangan organisasi, agen perubahan, direktur proyek, agen penghubung, dst. Studi Ross dan Reagan (1990) tentang dua be-las konsultan kurikulum distrikdi dua sekolah menyimpulkan bahwa ‘ perencanaan sistem, networking dengan tim konsultan dan mengkoordinasikan dukungan atasan adalah kunci konsultan berpengalaman’. Hall dan Hord (1984) menemukan bahwa CF (change facilitator, yang boleh jadi adalah konsultan distrik, guru hli dan adang-kadang wakil kepala sekolah) terlibat dalam interaksi lebih kompleks, dibanding kepala sekolah yang berinterkasi dengan cepat, sederhana dan to the point. Miles dkk. (1988; 188) menyarankan seleksi konsultan didasarkan pada latar belakang pendidikan (broad based); mudah menjalin hubungan interpersonal; keahlian kependidikan, pengalaman kepelatihan, kependidikan dan organisasi sebelumnya, serta inisiatif dan energi.

Bab 12 diawali dengan pernyataan implisit bahwa sekolah itu sebenarnya milik orang tua siswa dan komunitasnya (cf. Gold dan Miles, 1981). Namun, jika guru dan ad-ministatur pendidikan yang terlibat masalah pendidikan 40-60 jam per minggunya sulit memahami perubahan pendidikan, maka orang tua dan komunitas lebih sulit lagi memahaminya, padahal secara umum, makin orang tua siswa terlibat makin baik pencapaian belajar siswa (cf. Mortimore dkk., 1988). Menurut Epstein dan Dauber (1988) peran yang mungkin diperankan orang tua siswa adalah (a) sukarelawan, asisten, dst, (b) tutor/ pembimbing di rumah, (c) komunikator dan (d) dewan penasihat. Evaluasi SDC (System De-velopment Corporation) atas 869 sekolah di 369 distrik menetapkan 34 sekolah dengan orang tua siswa asisten bayaran dan 17 sekolah dengan orang tua sebagai tutor dirumah. Survey Becker (1981) terhadap 3700 guru SD dan 600 kepala sekolah menunjukkan se-dikitnya keterlibatan orang tua siswa. Survey Kanada tahun 1979 pada 2000 orang tua siswa menunjukkan 63.4% diantaranya tidak bersedia menjadi anggota komite penaihat rumah-sekolah. Studi Lucas, dkk. (1978-79) tentang content analysis notulen komite dari sepuluh SD dan lima SL menunjukkan (a) isu pedagogi jarang dibicarakan, (b) diskusi sifatnya informasi, rekomendasi hanya 4%-nya dan (c) orang tua sebagai inisiator topik diskusi di SD dan SL masing-masing adalah 27.6% dan 17.9%, sementara guru/admi-nistrator sebagai inisiator masing-masing adalah 67.2% dan 78%. Studi Schaffarzick (Boyd, 1978: 613) tentang 34 distrik di San Fransisco menunjukkan 62% keputusan kurikulum tidak melibatkan komunitas.

Sasaran Pendidikan Umum

Sasaran Pendidikan Umum

Sasaran Pendidikan Umum

Sebagaimana telah kita pahami bahwa pengembangan manusia seutuhnya telah menjadi tujuan pendidikan nasional, dan mungkin saja telah menjadi tujuan pendidikan nasional di berbagai negara. Tetapi pada kenyataannya kita sering kurang jelas atau kesulitan menemukan gambaran manusia seutuhnya, dan akan lebih sulit lagi ketika harus merumuskan bagaimana mengembangkan manusia yang utuh, terintegrasi, selaras, serasi dan seimbang dari berbagai aspek dan potensi yang dimiliki manusia. Menurut Manfur (1999 ; 62) secara garis besar sasaran Pendidikan Umum adalah semua manusia dalam berbagai usia, keberadaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan dalam status apapun. Yang dimaksud dengan semua manusia dalam berbagai usia adalah secara keseluruhan manusia dari mulai anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Tentunya kita sadar bahwa proses pendidikan yang ada di Indonesia adalah proses pendidikan sepanjang hayat, mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan selama dia hidup di dunia ini, akan tetapi yang dimaksud dengan sasaran pendidikan yang mencakup semua manusia dalam berbagai usia disini adalah tentang perilaku kehidupannya secara umum. Bagaimana anak-anak hidup dalam kehidupannya sendiri yang dilandasi oleh nilai – moral – norma yang dia miliki pada waktu atau masa kanak-kanaknya. Kemudian kehidupan manusia remaja yang tentunya memiliki kehidupan tersendiri dalam dunianya yang senantiasa itu semua harus memiliki makna hidup yang sesuai dengan nilai – moral – norma masyarakat yang berlaku. Demikian halnya usia dewasa dan orang tua dalam kehidupannya harus memiliki tatanan yang jelas tentang dasar kehidupannya sebagai orang yang dituakan, yang harus memberikan suri tauladan bagi anak-anaknya dan generasi lainnya. Secara nilai – moral – norma orang dewasa dan orang tua akan lebih mapan dalam hidup dan penghidupannya. Keberadaan sebagai salah satu sasaran dari Pendidikan Umum diartikan sebagai status sosial masyarakat yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, bagaimana nilai – moral – norma yang nampak pada kehidupan manusia yang menjadi pegawai negeri,pejabat pemerintah, guru, buruh tentara, polisi, petani, pedagang dan lain sebagainya. Perbedaan itu seolah-olah akan menjadi suatu tingkatan yang menentukan terhadap perilaku kehidupan dari nilai – moral – norma yang dimilikinya. Tingkat pendidikan merupakan sasaran Pendidikan Umum karena ada kesan bahwa dengan tingkat pendidikan rendah maka nilai – moral – norma yang dimiliki terkesan akan rendah juga, dan sebaliknya apabila tingkat pendidikannya tinggi maka nilai – moral – norma yang dimilikinya pun akan tinggi. Hal ini mungkin ada benarnya juga dan mungkin ada salahnya juga karena masalah pemahaman dan pelaksanaan nilai – moral – norma dalam kehidupan manusia tidak sepenuhnya ditentukan atau dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Jenis kelamin sebagai sasaran Pendidikan Umum perlu kembali pemahamannya kepada kodrat Illahi bahwa laki-laki secara fisik dibekali oleh keberanian dan kekuatan dalam perjuangan hidupnya didunia ini, wanita sebagai mahluk yang halus, indah dan lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga wajar apabila laki-laki merupakan tempat berlindungnya wanita dalam kehidupannya. Penempatan nilai-moral, norma dalam kehidupan wanita dan laki-laki ada penempatan-penempatan khusus atau sifat-sifat yang dilakukan laki-laki belum tentu secara nilai-moral-norma dapat atau pantas dilakukan oleh wanita. Sasaran Pendidikan Umum tentunya sangat luas sekali, seperti yang dibutuhkan oleh Maufur dalam kalimat terakhirnya ”dan dalam status apaun”, ini mengandung arti bahwa nilai-moral-norma dalam kehidupan manusia tidak terbatas, karena berlaku dalam seluruh segi hidup dan penghidupan manusia.

MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Dasar ( MKKSD ) Kecamatan Bogor Selatan,

Kota Bogor menggelar Workshop bagi 59 kepala sekolah dengan tema memantapkan profesionalisme dan integritas kepala sekolah menuju cita-cita bangsa.

Ketua MKKSD Kecamatan Bogor Selatan, Subadri mengatakan kegiatan workshop ini untuk menyusun program kerja kepala sekolah dan juga untuk pembuatan RAKS 2018, serta mengevaluasi program kerja tahun 2017.

“Semoga kedepanya ditahun 2018 terdapat kesamaan program antara kepala sekolah

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Subadri saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Ia berharap, dengan adanya workshop ini dapat memberikan masukan yang positif bagi para kepala sekolah dasar dalam upaya mengembangkan kemajuan pendidikan disekolahnya masing-masing.

Sementara itu, Mad Soleh salah seorang pengawas pengwas binaan SD di Kecamatan

Bogor Selatan menjelaskan, kegiatan workshop ini sudah rutin dilaksakan dan Kecamatan Bogor Selatan merupakan tolak ukur bagi kecamatan lainya di Kota Bogor.

“Tolak ukur ini biasanya dalam membuat program kerja, baik disekolah maupun pada fase-fase berikutnya ditingkat Kota Bogor,” imbuhnya.

Mad Soleh menambahkan, hal ini dapat meningkatkan profesionalisme para kepala sekolah dalam mengelola sekolanya yang sesuai dengan 8 standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional.

 

Baca Juga :

 

 

Ade Sarip: Pramuka Harus Cakap dan Handal

Ade Sarip: Pramuka Harus Cakap dan Handal

Ade Sarip Pramuka Harus Cakap dan Handal

Sebanyak 39 guru SD dan SMP di wilayah Kecamatan Bogor Timur (Botim), Kota Bogor,

mengikuti Kursus Mahir Dasar (KMD) selama tiga hari, di SMP Negeri 18, Kelurahan Baranangsiang. KMD ini dibuka Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Bogor, Ade Sarip, dan dihadiri Mabiran Bogor Timur, Adi Novan, Muspika, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) Botim, Dede M Ilyas, Ketua Kwaran Botim, Radite, serta sejumlah Kepala SDN di Botim.

Kegiatan yang mengambil tema ‘Meningkatkan peran pembina dalam penguatan karakter bangsa Indonesia’

ini, berujuan untuk memberi bekal pengetahuan dasar dan pengalaman praktis membina Pramuka melalui kepramukaan dalam satuan Pramuka. Untuk itu, Ade dalam sambutannya berharap, usai mengikuti KMD ini, para peserta benar-benar telah memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang pramuka, sehingga dapat menjadi pembina pramuka yang cakap dan handal.

Ia juga mengingatkan, setelah selesai mengikuti KMD, para peserta harus pula

melaksanakan masa pengembangan yaitu, membuat Rencana Tindak Lanjut atau RTL, yaitu mempraktekkan dan mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya selama KMD. Tujuannya, guna mendapatkan pengalaman membina pada gugusdepan selama 6 bulan. “Jadi, pada masa pengembangan, kalian (peserta KMD, red) akan didampingi seorang pelatih pembina,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Ranting (Kwaran) Pramuka Kecamatan Bogor Timur, Radite kepada Metropolitan. menjelaskan, KMD ini dilaksanakan selama 6 hari, dengan jumlah peserta 39 orang. Pemateri dan pelatihnya, dari pengurus Kwarcab Pramuka Kota Bogor. “Para peserta KMD akan diberikan materi kepramukaan selama 3 hari. Setelah itu, diadakan perkemahan atau kegiatan outdoor di daerah Gadog, Kab. Bogor,” ujarnya.

 

Sumber :

https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/ZnZl/history-of-heroes-day-10-november-1945

SMP Nonreguler Bogor Kurang Diminati

SMP Nonreguler Bogor Kurang Diminati

SMP Nonreguler Bogor Kurang Diminati

Tidak seperti Pe­nerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lembaga pendidikan reguler yang mem­beludak.

Belasan unit sekolah satu atap dan terbuka tingkat SMP di Kabupaten Bogor sepi pendaftar. Hal tersebut diakui Kepala SMPN 1 Parung, Iip Arifin

Menurut dia, hingga saat ini pihaknya baru menerima tak lebih dari setengah rombongan belajar

(rombel) yang mau bersekolah di SMP Terbuka. “Unit SMPN 1 Parung memiliki program SMP Ter­buka. Di mana daya tampungnya mencakup hingga tiga ruang kelas. Sejak dibukanya PPDB untuk unit SMP Terbuka perteng­ahan Juli kemarin, tidak ada peningkatan pendaftar,” katanya.

Kondisi serupa dialami SMPN Satu Atap (Satap) Ciseeng. Menurut Kepala SMP Satap Ciseeng, Saaji,

jumlah pendaftar ke sekolahnya hanya ada 26 siswa. Mereka kebanyakan peserta didik lulusan SDN Srimurni yang notabene unit induk SMP Satap Ciseeng. Ia pun merasa peminat ini lantaran tidak ada SMP lanjutan yang berada di sekitar wilayahnya. “Untuk menuju SMPN 1 dan 2 Ciseeng jaraknya terlalu jauh. Mayoritas masyarakat lebih memilih memasukkan anaknya ke sini dan secara legalitas statusnya sama-sama negeri,” katanya

 

Sumber :

https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/dNlz/history-of-the-origin-of-the-stone-black-stone

Penalaran ketidakpastian dan kaidah

Penalaran ketidakpastian dan kaidah

Penalaran ketidakpastian dan kaidah

Salah satu karakteristik umum dari suatu informasi yang tersedia untuk seorang ahli ketidak sempurnaan atau kecacatan. Informasi bisa jadi tidak lengkap, tidak konsisten, tidak tentu dan sebagainya.

Ketidakpastian dalam system berbasis kaidah dapat berasal dari 3 hal berikut, yaitu :

  1. Kaidah tunggal

Kaidah tunggal dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kesalahan, probabilitas dan kombinasi premis. Kesalahan disebabkan dapat disebabkan antara lain oleh :

  1. Ambiguitas, yaitu sesuatu yang didefinisikan berlebihan
  2. Ketidaklengkapan data
  3. Kesalahan informasi
  4. Kesalahan pengukuran
  1. Ketidaksesuaian antarkaidah

Ketidaksesuaian antar kaidah dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

  1. Kontradiksi kaidah
  2. Subsumsi kaidah
  3. Redudansi kaidah
  4. Kehilangan kaidah
  5. Penggabungan data
  1. Resolusi konflik

Sumber ketidakpastian lainnya adalah resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan proses menyeleksi atau memilih kaidah yang ada jika terdapat lebih dari satu kaidah yang diaktivasi dan resolusi konflik disebabkan oleh interaksi antarkaidah. Ada beberapa metode untuk resolusi konflik antara lain :

  1. Memicu kaidah berdasarkan prioritas
  2. Mempunyai kaidah yang mempunyai banyak premis yang harus dipenuhi
  3. Memilih kaidah yang paling banyak digunakan
  4. Memilih kaidah yang paling akhir ditambahkan pada sekumpulan kaidah
  5. Memilih kaidah yang waktu eksekusinya paling singkat
  6. Memilih semua kaidah dari sekumpulan kaidah yang ada.

PERATURAN BANK INDONESIA MENGENAI INTERNET

PERATURAN BANK INDONESIA MENGENAI INTERNET

PERATURAN BANK INDONESIA MENGENAI INTERNET

Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum agar setiap bank yang menggunakan Teknologi Informasi khususnya internet banking dapat meminimalisir resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari internet banking.

Untuk menggunakan internet banking dengan benar, diperlukan pengetahuan dasar mengenai komputer dan internet, yang membatasi jumlah orang yang bersedia untuk memanfaatkan fasilitas ini. Banyak orang yang tidak nyaman dengan komputer dan internet, sering menemukan kesulitan untuk menggunakan internet banking. Oleh karena itu, untuk pemula, internet banking benar-benar memakan waktu.

Selain itu, orang juga menemukan kesulitan dalam mempercayai sepenuhnya sistem seperti internet banking, jika terjadi masalah keuangan. Dalam banyak kasus, kesalahan yang sederhana, seperti mengklik tombol yang salah, dapat menciptakan masalah besar. Jadi, banyak orang yang bertanya-tanya apakah mereka telah benar dilaksanakan transaksi. Namun, rasa gelisah ini dapat dihindari dengan mencetak tanda terima transaksi dan menjaga dengan diri sendiri, sampai laporan bank diterima.

Kode Etik IT Profesional

Kode Etik IT Profesional

Kode Etik IT Profesional

Setiap profesi mempunyai protokol masing-masing yang memuat tata cara bagaimana seorang profesional berpikir dan bertindak. Contohnya di bidang kedokteran, kita mengetahui betul bahwa seorang yang berkecimpung di dunia kedokteran dilarang untuk memperjualbelikan nyawa seseorang. Hal-hal seperti itu disepakati bersama oleh para profesional kemudian dituangkan ke dalam aturan bernama Kode Etik. Siapapun yang melanggar Kode Etik dinyatakan melakukan malpraktek dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kekuatan Kode Etik di mata hukum. Hukuman yang diberikan bisa jadi mendapat sebutan “tidak profesional”, menerima cercaan dari masyarakat, bahkan hukuman pidana.

Melihat perkembangan teknologi informasi kini, profesi bidang teknologi informasi juga termasuk bidang profesi yang memerlukan aturan-aturan yang memuat hal-hal mengenai tata cara para profesional IT melakukan pekerjaannya. Namun hingga saat ini masih belum dibentuk Kode Etik yang diperuntukkan bagi para Profesional IT di Indonesia. Walaupun belum ada kode etik yang dibentuk, tapi telah tampak diadakannya kegiatan-kegiatan yang menuju ke arah pembuatan kode etik tersebut meskipun hingga kini kesepakatan antara para professional IT belum juga didapat.

Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar bahwa IEEE Computer Society dan ACM membentuk suatu kode etik diperuntukkan bagi Software Engineer yang merupakan salah satu bidang yang cukup berperan di industri teknologi informasi. Kode Etik tersebut menekankan agar software engineer (IT profesional) memiliki komitmen tinggi dalam menjaga agar profesinya tetap menjadi profesi yang bermanfaat bagi masyarakat dan merupakan profesi yang terhormat. Komitmen ini tercermin pada saat seorang software engineer melakukan kegiatannya dalam membangun software, mulai dari melakukan analisa, membuat spesifikasi, membuat design, melakukan coding, testing maupun pemeliharaan software.

Pada setiap event yang berkaitan dengan teknologi informasi, peran software engineer sangat dibutuhkan. Mereka berperan serta menentukan hasil akhir dari suatu pengembangan sebuah sistem. Artinya, mereka berdiri di posisi tengah dimana dapat menimbulkan kebaikan ataupun kerugian bagi orang lain. Untuk itulah pentingnya Kode Etik ini diterapkan oleh setiap individu software engineer.

Sumber : https://sam-worthington.net/