Mencari Keseimbangan dalam Rentetan Perang Dagang

Mencari Keseimbangan dalam Rentetan Perang Dagang

Mencari Keseimbangan dalam Rentetan Perang Dagang

Mencari Keseimbangan dalam Rentetan Perang Dagang

Gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Pepatah lama itu hari-hari ini sangat relevan untuk membaca masa depan ekonomi global. Pertarungan dua negara besar membuat pelemahan ekonomi global terus terkoreksi dalam dua tahun terakhir. Pertengkaran yang belum menemukan titik temu, bahkan terus berlanjut dan eskalasi perang yang terus meluas tidak hanya perdagangan, melainkan menjadi perang mata uang (currency war).

Berawal dari serial tweet Donald Trump yang akan memberikan tambahan tarif 10 persen terhadap impor USD 300 miliar sisa barang dan produk yang berasal dari China. Kebijakan Trump direspons oleh China dengan mendepresiasi mata uang yuan di level 2 persen dari nilai tengah yang ditentukan.

Trump beralasan bahwa China telah melanggar kesepakatan agar membeli produk pertanian AS sehingga dapat mengurangi defisit perdagangan. Membalas kebijakan AS dengan mengenakan tarif baru, China sebenarnya memiliki pilihan kebijakan untuk melawan seperti menjual bond AS di mana China merupakan negara terbesar yang memiliki surat utang AS. China juga memiliki pilihan kebijakan untuk membalas dengan meningkatkan tarif.

Rupanya China lebih memilih untuk melemahkan yuan daripada dua model kebijakan yang tersedia. Bagi China membalas AS dengan tarif selama ini tidak membuat AS melunak bahkan perang dagang terus meluas dan dalam serta Trump terus melakukan kebijakan balasan. Selain itu pilihan menjual bond AS sangat berisiko karena bond AS merupakan surat utang yang paling diminati.

China menganggap perang dagang bukan lagi urusan dengan AS, tetapi ancaman atas mesin ekonomi yang selama ini menopang ekonomi China yaitu industri manufaktur. Perang dagang memungkinkan untuk membuat industri-industri di China merelokasi ke negara-negara Asia lainnya. Dengan menurunkan mata uang yuan membuat China kembali kompetitif untuk bersaing dengan negara-negara industri baru seperti ASEAN terutama Vietnam, Indonesia, Thailand, atau India, Bangladesh, Pakistan

Meskipun demikian menurut catatan Jeffrey Frankel dalam The Currency Manipulation Game (Project Syndicate, 2019), sejak 2004 sampai dengan 2014 –terutama periode sampai 2008– China melakukan intervensi terhadap mata uang yuan agar melemah, tetapi yuan masih terus menguat sebesar 30 persen terhadap dolar.

Lebih lanjut, Jeffrey Frankel menyatakan bahwa China harus menanggung biaya yang besar karena pada 2015 dan 2016, di mana di satu sisi China telah menghabiskan USD 1 triliun untuk mendepresiasi yuan, sedangkan di sisi lain China juga khawatir pelemahan yuan menyebabkan yuan tidak terkontrol dan berakibat pada stabilitas pasar keuangan. Pilihan yang cukup berisiko bagi China sebenarnya, tetapi paling realistis apabila dibandingkan dengan dua pilihan kebijakan di atas yaitu tarif dan bond.

Teori Permainan

Apabila mengacu pada teori permainan, pilihan aksi balasan yang dilakukan oleh China dengan mendepresiasi mata uang sangat rasional. Eric Rasmusen dalam Games and Information: An Introduction to Game Theory (2006) menjelaskan bahwa aksi rasional dari pembuat kebijakan sangat terpengaruh dari apa yang dilakukan oleh pembuat kebijakan lain. Kebijakan balasan China akan sangat terpengaruh dari kebijakan apa yang dilakukan oleh AS.

Lalu, kenapa aksi balasan dalam perang dagang terus berlangsung bahkan terus memburuk? Dalam teori permainan dijelaskan bahwa setiap aktor akan memiliki kemungkinan bekerja sama atau saling berkhianat atau yang disebut dengan dilema tahanan (Prisoner’s Dilemma).

Sederhananya, ketika AS memilih untuk melawan China karena defisit perdagangan, maka China akan membalas dengan aksi serupa kerana dengan demikian akan tercipta situasi pembalasan yang seimbang. Celakanya, untuk menciptakan situasi yang seimbang, game theory menyarankan aksi balasan (tit for tat) harus dilakukan secara berulang-ulang.

Pada situasi awal perang dagang, AS memilih untuk menaikkan tarif atas ekspor China ke AS, dan China membalas serupa dengan menaikkan tarif ekspor AS ke China. Aksi balasan AS pun berlanjut dengan memberlakukan darurat nasional dengan melarang ekspor semikonduktor terutama chip, serta melarang kerja sama perusahaan teknologi AS dengan China. Hasilnya, industri manufaktur China yang tergantung atas suplai chip dan sistem operasi (android) terancam gulung tikar.

China tidak mungkin untuk membalasnya dengan kebijakan serupa

Pilihannya hanya ada pada menjual bond AS dengan risiko AS akan dengan mudah mendapatkan kreditur baru pengganti China, atau mendepresiasi mata uang dengan risiko membebani devisa. Pilihan China untuk memilih melemahkan mata uang sangat rasional karena AS tidak akan dapat membalas kebijakan yang sama, mengingat AS tidak mungkin mengintervensi The Fed untuk mendepresiasi dolar –berbeda dengan China di mana rezim dengan sangat mudah menaikturunkan mata uang dan memiliki keleluasaan untuk menggeser medan pertempuran dari yang sebelumnya perang teknologi (tech war) ke perang mata uang (currency war).

 

Ekonomi Global

Pendulum perang dagang pun terus bergeser dan meluas dalam segala lini. Kerugian terbesar adalah ekonomi global. Apabila perang dagang terus larut dalam kesuraman, maka koreksi atas pertumbuhan ekonomi global akan terus berlanjut. Negara-negara emerging market seperti Indonesia akan mengalami dampaknya. Paling terasa adalah pelemahan harga komoditas, karena China sebagai mesin ekonomi global terus mengalami koreksi. Selain itu, apabila situasi terus memburuk ancaman resesi akan terus menghantui dan yang paling membahayakan adalah efek rentetan perang ekonomi yang memicu perang militer.

Pada situasi kekuatan ekonomi yang unipolar dan hegemonik, risiko yang besar akan susah untuk dilokalisasi, maka mendorong kekuatan-kekuatan negara atau aliansi baru untuk menyeimbangkan arena ekonomi internasional agar multipolar mendesak untuk terus didorong. Yang paling realistis adalah mendorong kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation) sebagai kekuatan baru. Memungkinkan, karena secara historis South-South Cooperation merupakan kontekstualisasi Konferensi Asia-Afrika dan Non-Blok. Dan, Indonesia seharusnya memainkan peranan itu.

 

Baca Juga :

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi Penyidik

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi Penyidik

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi Penyidik

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi Penyidik

Pemerintah akan mengkaji soal revisi

Undang-Undang ITE setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keppres amnesti untuk Baiq Nuril. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengaku setuju perlu adanya kajian dalam UU ITE.

“Saya sepakat dengan pandangan Menkumham, perlu tidaknya ada revisi beberapa pasal di UU ITE perlu dikaji lebih dalam,” kata Charles kepada wartawan, Sabtu (3/9/2019).

Menurut Charles, Baiq Nuril merupakan korban dari proses hukum yang tidak adil. Maka Jokowi sudah tepat memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

“Tentunya kita menyayangkan kasus yang menimpa Baiq Nuril. Langkah presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril sudah tepat. Baiq Nuril adalah korban dari proses hukum yang tidak adil,” ujar dia.

Politisi PDIP ini juga menyoroti

hukuman bagi pelaku penyebar hoax dan ujaran kebencian yang marak pada tahun ini. Meski begitu, kebebasan berekspresi memang diperbolehkan, namun ada batasannya agar tidak melanggar hak-hak orang.

“Di sisi lain, kita juga memerlukan perangkat hukum untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dalam beberapa tahun terakhir sangat marak dan merusak tatanan sosial masyarakat. Kebebasan berekspresi itu tidak absolut. Ada batasan terhadap kebebasan berekspresi agar tidak melanggar hak-hak orang lain,” ucap dia.

“Dengan aturan seperti sekarang disinilah peran penyidik menjadi krusial. Sebenarnya penyidik memiliki diskresi bagaimana menangani sebuah perkara. Institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan harus bisa memilah agar proses penegakan hukum tetap adil dan proporsional,” lanjut dia.

Menkum HAM Yasonna Laoly

mengatakan akan mengkaji soal revisi Undang-Undang ITE setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keppres amnesti untuk Baiq Nuril. Yasonna akan berkoordinasi dengan Menkominfo Rudiantara.

“Ya jadi saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, untuk revisi dari Undang-Undang ITE. Tentunya pasti,” ucap Menkum HAM Yasonna Laoly seusai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Baiq Nuril di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/8).

Namun Yasonna menuturkan revisi UU ITE bukan berarti dilakukan dalam waktu dekat. Yasonna memerintahkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mulai mengkajinya.


Baca Artikel Lainnya:

BKN Sasar Kesetaraan Kompetensi ASN di Papua dan Papua Barat

BKN Sasar Kesetaraan Kompetensi ASN di Papua dan Papua Barat

BKN Sasar Kesetaraan Kompetensi ASN di Papua dan Papua Barat

BKN Sasar Kesetaraan Kompetensi ASN di Papua dan Papua Barat

BKN Sasar Kesetaraan Kompetensi ASN

Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebagai agenda kerja nasional oleh Presiden RI, yang secara khusus menargetkan wilayah terdepan (perbatasan), terpencil, dan tertinggal. Salah  satu strategi pembangunan di Papua dan Papua Barat yang ditetapkan pada program ini dengan melakukan pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan realisasi program nasional ini disampaikan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sebagai tindak lanjut INPRES tersebut

BKN menjadi instansi pertama yang bergerak ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menjangkau layanan kepegawaian, khususnya bagi ASN di kedua wilayah tersebut melalui Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) guna “Menjangkau Untuk Melayani” penguatan tata kelola dan kelembagaan  di Papua dan Papua Barat.

Untuk melaksanakan Program P2K

Secara bertahap BKN menerjunkan 200 personel yang menjangkau 22 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua dan 13 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat. Personel yang telibat terdiri dari PNS BKN Pusat dan Kantor Regional BKN yang tersebar di 14 provinsi dari Aceh sampai Jayapura, sekaligus sebagai wujud penguatan kebhinekaan di Indonesia timur. Program P2K akan berlangsung dalam jangka waktu pelaksanaan sejak April sampai dengan Mei 2018.

Program ini berfokus

Program ini berfokus pada 3 komponen manajemen kepegawaian, yaitu (1) Pemutakhiran data kepegawaian ASN; (2) Diseminasi regulasi kepegawaian terbaru sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; dan (3) SimulasiComputer Assisted Test (CAT) BKN, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

  1. Sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data kepegawaian;
  2. Sosialisasi “My SAPK” (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
  3. Diseminasi regulasi kepegawaian yang meliputi PeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS; Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun.
  4. Simulasi CAT BKN untuk sistem rekrutmen dan promosi/mutasi di Papua;
  5. Penyelesaian permasalahan kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi;
  6. Bimbingan teknis penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

 

Artikel terkait :

Biyantie Sasar Market Millenial Fashionable

Biyantie Sasar Market Millenial Fashionable

Biyantie Sasar Market Millenial Fashionable

 

Analis market menyatakan pasar konsumen saat ini dipadati oleh generasi millennial.

Karena itu, banyak perusahaan yang mulai membidik kaum muda ini sebagai pasarnya.

Biyantie misalnya. Tahun ini mereka mulai menyasar pangsa pasar millennial yang selalu ingin tampil fashionable. “Pekan ini, kami tampil di runway Indonesia Fashion Week (IFW). Karya tas kulit tematik Biyantie berkolaborasi dengan fashion designer. Kami mencoba masuk ke dunia fashion dan menyasar generasi millenial,” kata Owner Biyantie Setiawan Ananto.

 

Dalam event fashion IFW yang mengambil tema Cultural Values

Biyantie menampilkan karya baru. Tas kulit carving. Jadi kulitnya dipahat dengan tema ragam budaya lokal

“Kali ini, karena tema IFW adalah mengangkat budaya Kalimantan. Jadi kita bikin tas kulit bertema Dayak,” katanya saat ditemui di Booth Biyantie di main lobby JCC Senayan.

Selain menyasar pangsa pasar millenial di IFW, Biyantie juga menjajaki ikut dalam event NewYork Fashion Week akhir tahun 2019. “Kami diundang untuk tampil di NewYork Fashion Week, kolaborasi dengan salah satu fashion desainer asal Indonesia,” imbuh Setiawan.

 

Hingga lima tahun usia brand ini

Biyantie telah meluncurkan ratusan karya tas kulit. Saat ini Biyantie fokus melakukan penjualan secara online di marketplace dan media sosial. Dan berencana membuka gerai di salah satu mal.

“Untuk penjualan secara offline kita sudah melakukan pembicaraan kerjasama dengan salah satu mal yang memiliki beberapa cabang di Indonesia. Masih tahap penjajakan,” tuturnya.

Ke depan, Biyantie akan mengkolaborasikan penjualan online dan offline.

Dengan strategi marketing tersebut diharapkan penjualan akan meningkat dari rata-rata Rp400 juta naik menjadi Rp500 juta-600 juta per bulan.Selain hadir online dan offline, Biyantie juga memanfaatkan pameran sebagai ajang branding. Selain di event Indonesia Fashion Week dan InaCraft, rencana fashion show di New York diharapkan akan semakin memperkenalkan brand Biyantie di kancah nasional dan internasional.

“Awal tahun ini, kita juga sudah melakukan proses re-branding dan kembali mengaktifkan komunitas Biyantie Addict,” ujarnya.