Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi

adalah suatu proses perubahan menuju pada tipe sistem-sistem ekonomi, sosial dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Ameriaka Utara pada abad ke 17 sampai pada abad ke 19. Sistem sosial ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya serta berkembang juga di negara-negara Amerika Selatan, Afrika dan Asia pada abad ke 19 dan 20.

Pengertian modernisasi Menurut Para Ahli

Pengertian Modernisasi menurut pendapat Soerjono Soekanto, Modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial, yang biasanya berupa perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan.
Menurut Wibert E. Moore, Pengertian Modernisasi ialah suatu proses transformasi total dalam kehidupan bersama yang meliputi bidang teknologi dan organisasi sosial yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang terlebih dahulu diterapkan oleh negara-negara Barat yang telah stabil.
Harold Rosenberg mengemukakan pengertian modernisasi, Modernisasi merupakan suatu tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau sampai sejauh mana proses pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu masyarakat dapat berlangsung.
Pengertian Modernisasi menurut Wijoyo Nitisastro adalah suatu proses transformasi total kehidupan masyarakat, dimana perubahan yang tadinya bersifat tradisional menuju ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Modernisasi dalam hal ini ditekankan dari segi teknologi suatu organisasi sosial.
Menurut Astrid S. Susanto, Pengertian Modernisasi ialah suatu proses pembangunan yang mana memberikan kesempatan bagi masyarakat ke arah perubahan demi kemajuan bersama.
Dari pengertian modernisasi yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial. Dalam hal ini biasanya berupa perubahan sosial yang terarah (directed change) yang didasarkan pada perencanaan (merupakan intended atau planned-change yang biasa disebut social planning). Modernisasi merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang luas, dimana menyangkut proses disorganisasi, problema-problema sosial, hambatan-hambatan terhadap perubahan, konflik antara kelompok dan lain sebagainya di dalam kehidupan masyarakat.
Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas, sehingga batas-batasnya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Mungkin saja modernisasi di suatu daerah mencakup pemberantasan buta huruf, di lain tempat proses yang tadi mencakup usaha-usaha penyemprotan rawa-rawa dengan DDT untuk mengurangi sumber-sumber penyakit malaria atau mungkin juga diartikan sebagai usaha membangun pusat-pusat tenaga listrik. Contoh modernisasi di Indonesia dapat dilihat pada penekanan di sektor pertanian disamping sektor lainnya.
Pada dasarnya pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, pola-polanya menuju ke arah ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Karakteristik umum modernisasi menyangkut aspek-aspek sosio-demografis masyarakat yang digambarkan dengan istilah gerak sosial. Dalam hal ini, gerak sosial yaitu suatu proses unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-pola perilaku. Perwujudan dari modernisasi yaitu pada aspek-aspek kehidupan modern, seperti mekanisasi, urbanisasi, peningkatan per kapita dan sebagainya.

Syarat Syarat Modernisasi

Berbicara mengenai syarat syarat modernisasi, maka syarat syarat suatu modernisasi yaitu :
(1) Dalam modernisasi harus memiliki cara berpikir yang ilmiah, dimana melembaga dalam kelas penguasa maupun dalam masyarakat. Hal ini menghendaki agar suatu sistem pendidikan dan pengajaran terencana dan baik.
(2) Dalam modernisasi harus memiliki sistem administrasi negara yang baik, benar-benar mewujudkan birokrasi.
(3) Dalam modernisasi adanya sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembgai atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang berlangsung secara terus-menerus, agar data yang dimiliki tidak tertinggal.
(4) Tingkat organisasi yang tinggi dalam modernisasi menyebabkan di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
(5) Dalam modernisasi harus memiliki sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Apabila itu tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu organisasi kecil di dalam masyarakat.

Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak 1945 tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap konstitusi (UUD). Marilah kita bahas berbagai peyimpangan terhadap konstitusi, yang kita fokuskan pada konstitusi yang kini berlaku, yakni UUD 1945.

Penyimpangan terhadap UUD 1945

  1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan, antara lain:
  2. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi  ”Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.
  3. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945.

Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama, antara lain:

  1. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden, yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.
  2. MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik  Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap.
  3. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden.
  4. Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960  pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan
  5. Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian melalui Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR Gotong Royong (DPR-GR);
  6. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963.

Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru

  1. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR).  Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD 1945.
  2. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945

Artikel terkait :

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah-belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara ”boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara RepubIik Indonesia.

Konstitusi RIS 1949

Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun  tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949.   Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari RepubIik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabu-ngan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia.

KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

  1. Didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;
  2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan
  3. Didirikan uni  antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan men-jadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat.  Rancangan UUD tersebut  dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar.

Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.  Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “ Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya.   Negara-negara bagian itu adalah :  negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949

UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ”Presiden tidak dapat diganggu-gugat”.  Artinya, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan.

Kalau demikian, siapakah yang menjalankan dan yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan? Pada Pasal 118 ayat (2) ditegaskan  bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertang-gung jawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri-menteri.  Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Lalu, kepada siapakah pemerintah bertanggung jawab? Dalam sistem pemerintahan   parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Perlu kalian ketahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah :

  1. Presiden
  2. Menteri-Menteri
  3. Senat
  4. Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Mahkamah Agung
  6. Dewan Pengawas Keuangan

Sumber  : https://ngelag.com/

Lembaga Negara Menurut UUDS 1950

 UUDS 1950

Lembaga Negara Menurut UUDS 1950

 UUDS 1950

 UUDS 1950

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa ”Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.

Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentanganpendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

Pada pada tanggal 22 April 1959

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga kali pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran Presiden tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir.

UUD 1945

Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden  yang isinya adalah:

  1. Menetapkan pembubaran Konsituante
  2. Menetapkan berlakunya  kembali UUD 1945  dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.

Sumber : https://www.ram.co.id/

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Dialihkan dari UPT Daerah ke Kemendikbud

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Dialihkan dari UPT Daerah ke Kemendikbud

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Dialihkan dari UPT Daerah ke Kemendikbud

Kemendikbud — Sebanyak 21 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dialihkan ke pemerintah pusat. Hal tersebut menyusul ditandatanganinya surat serah terima oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di kantor Kemendikbud, Jakarta(23/2/2017).

Didik Suhardi menyampaikan seiring dialihkannya BPKB ke pemerintah pusat, maka status kepegawaian PNS (Pegawai Negeri Sipil) BPKB dialihkan juga ke pemerintah pusat (Kemendikbud). Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan dipersiapkan formasi dan pejabat untuk PNS yang baru dialihkan tersebut. Hal ini bertujuan agar mereka bisa langsung bekerja bersama Kemendikbud.

 

“Kami berharap setelah ini disusun formasi pejabatnya dan nanti dalam waktu dekat kita lantik.

Insyaallah dalam waktu dekat, Pak Menteri akan melantik pejabatnya, mungkin awal Maret, sehingga harapannya, kita bisa bekerja lebih cepat,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) selaku unit utama yang akan membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini memiliki tantangan yang lebih besar. “Karena BP PAUD dan Dikmas diinisiasi oleh masyarakat, tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, dan SMA”, jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bima Haria juga mengimbau agar para pegawai ini menyesuaikan budaya kerja mereka dengan lingkungan baru mereka. Hal ini karena mereka berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda satu sama lain.

 

Pengalihan ini berdasarkan hasil dari surat yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri

nomor 421.9/1432/SJ tertangggal 18 April 2016, dimana dalam surat tersebut memberikan persetujuan untuk pengembalian UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) ke pemerintah pusat. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD Dikmas Harris Iskandar, Deputi Mutasi Kepegawaian BKN Kuspriyo Murdono, serta Kepala BPKB dari beberapa provinsi. (Aji Shahwin)

 

Baca Juga :

 

 

Kerja Sama Indonesia dan Belanda untuk Revitalisasi Pendidikan Kejuruan

Kerja Sama Indonesia dan Belanda untuk Revitalisasi Pendidikan Kejuruan

Kerja Sama Indonesia dan Belanda untuk Revitalisasi Pendidikan Kejuruan

Kemendikbud — Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

dan Pemerintah Belanda melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains menandatangani tiga naskah kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Salah satu poin yang menjadi sasarannya adalah revitalisasi di bidang pendidikan vokasi dan kebudayaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy berharap melalui kerja sama ini, akan membuka pintu kerja sama yang lebih luas lagi antara kedua negara di bidang pendidikan dan kebudayaan. “Saya optimis kerja sama ini akan membantu kita dalam mencapai tujuan, yaitu merevitalisasi pendidikan vokasi, terutama di bidang pertanian, maritim, pariwisata, dan industri kreatif,” kata Mendikbud dalam sambutannya di Kantor Kemendikbud, Jakarta(13/2/2017).

Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Belanda tersebut ditandai dengan penandatanganan TA

(Technical Arrangement)/Pengaturan Teknis tentang pemetaan dan analisis kebutuhan pada sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) 2 Subang, Jawa Barat dan SMKN 5 Jember, Jawa Timur sebagai proyek kerja sama revitalisasi pendidikan kejuruan pertanian.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda, Jet Bussemaker juga menyampaikan pendapatnya terkait kerja sama ini. Menurutnya, ini merupakan awal yang bagus bagi mereka untuk ikut telibat dalam mengembangkan kualitas pelajar di kedua negara.

Selain bidang vokasi, terdapat juga penandatangan Memorandum of Understanding (MoU)

atau Nota Kesepahaman di bidang kebudayaan. Hal ini terjalin guna meningkatkan kolaborasi antara Indonesia-Belanda mengingat keduanya memiliki hubungan masa lalu yang panjang dan keunggulan masing-masing yang bisa saling melengkapi. Kerja sama ini adalah bentuk lanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Republik Indonesia dan Belanda pada November 2016 lalu tentang Pendidikan dan Kejuruan.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud, Didik Suhardi; Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad; Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid; Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Sumarna Surapranata; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang), Totok Suprayitno; Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta; Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan Waras Kamdi serta pejabat terkait. (Aji Shahwin/Arif Reda)

 

Sumber :

https://www.ayoksinau.com/

Bagikan KIP, Presiden: Ini Investasi Pembangunan SDM

Bagikan KIP, Presiden: Ini Investasi Pembangunan SDM

Bagikan KIP, Presiden Ini Investasi Pembangunan SDM

Kemendikbud — Presiden Joko Widodo membagikan 1.265 Kartu Indonesia Pintar (KIP)

untuk siswa SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Ambon, Maluku. Ia mengatakan, bantuan pendidikan yang diberikan melalui KIP merupakan bentuk investasi pemerintah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

“Saya kira investasi yang kita lakukan ini adalah investasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia di mana pun karena ini penting dalam rangka ke depan persaingan antarnegara, persaingan antarindividu, dan kita harus siapkan mulai dari sekarang,” ujar Presiden Jokowi.

Pembagian KIP oleh Presiden Jokowi di Kota Ambon berlangsung di SMP Negeri 2 Kota Ambon, pada Rabu, (8/2/2017). Beberapa pejabat negara yang turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Gubernur Maluku Said Assagaff.

Presiden juga mengingatkan para siswa agar dana bantuan KIP

benar-benar digunakan untuk kegiatan belajar, seperti membeli buku atau seragam. “Tidak boleh untuk membeli pulsa. Hati-hati kalau ada yang membeli pulsa, kartunya dicabut,” katanya.

Ia juga mengimbau para siswa agar dapat menabung dari dana manfaat KIP. “Uang itu bisa diambil di BNI dan BRI. Tapi ngambilnya kalau tidak perlu jangan diambil dulu, biar ditabung,” tuturnya. Mengakhiri sambutannya, Presiden Jokowi tak lupa berpesan agar para siswa belajar dengan baik, beribadah yang rajin, serta olahraga yang rutin.

Sebelumnya, Menko PMK Puan Maharani mengatakan, tahun ini KIP

akan dibagikan kepada 16,4 juta anak di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut sudah termasuk 896 ribu KIP untuk anak yatim piatu dan panti asuhan. Besarnya dana manfaat dari KIP yakni Rp450 ribu/tahun untuk siswa SD, Rp750 ribu/tahun untuk siswa SMP, dan Rp1 juta/tahun untuk siswa SMA/SMK. (Desliana Maulipaksi/ Sumber: Siaran Pers Sekretariat Presiden)
Sumber : Siaran Pers Sekretariat Presiden

 

Sumber :

https://www.dosenmatematika.co.id/

PROFESIONALISME ADALAH

PROFESIONALISME ADALAH

PROFESIONALISME ADALAH

Profesionalisme berasal dari kata profesional

yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang professional (Longman, 1987).

“Profesionalisme” adalah

sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.

Dalam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalismekarena didalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan yang telah didapat, skill atau kemampuan, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian atau elemen.Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.

Dalam kehidupan kita sehari-hari

sikap profesionalisme sangatlah penting diterapkan, karena dengan ditanamkannya sikap tersebut pada diri kita maka, kita dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati.

Karena itu sikap profesionalisme sangatlah penting ditanamkan dalam diri kita sejak dini.

Sumber : https://pengajar.co.id/

Organisasi Profesi

Organisasi Profesi

Organisasi Profesi

 Organisasi profesi merupakan organisasi

yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Oleh karena itu organisai profesi ini didirikan dengan tujuan agar mereka bisa  bekerja secara bersama-sama.

Tujuan umum dari sebuah organisasi profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalismetinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta meurmuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi

Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi

Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama

 

Manfaat organisasi profesi:

Menurut Breckon (1989) manfat organisasi profesi mencakup 4 hal yaitu :

*Mengembangkan dan memajukan profesi

*Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi

*Menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi

*Memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam   mengembangkan dan memajukan profesi

Ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah profesi, yaitu:

  1. Kredibilitas
  2. Profesionalisme
  3. Kualitas jasa
  4. Kepercayaan

Contoh-contoh organisasi profesi :

  1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
  2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
  3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
  4. dan lain-lain.

Sumber : https://pengajar.co.id/

Lembaga Lembaga HAM Dunia Dan Penjelasannya

Lembaga HAM Dunia

Lembaga Lembaga HAM Dunia Dan Penjelasannya

Lembaga HAM Dunia

 

Lembaga HAM Duni

Dewasa ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih seringkali terjadi di berbagai penjuru dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan satu-satunya lembaga dunia yang paling aktif dalam berbagai kegiatan, pertemuan, mengadakan lobi dengan pemimpin dunia terkait permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu PBB membentuk badan-badan yang diharapkan dapat menangani, mengurus dan melakukan langkah-langkah kongkret penegakkan hak asasi manusia di dunia. Berikut ini adalah beberapa lembaga-lembaga HAM di dunia. | Dosen PPKN

Hak Asasi Manusia, HAM, Lembaga HAM, Lembaga HAM Dunia, United Nations High Commissioner for Human Rights, Centre for Human Rights di OHCHR, Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional, Mahkamah Internasional, Pengadilan Pidana Internasional, Dewan HAM PBB

Lembaga Lembaga HAM Dunia

1. United Nations High Commissioner for Human Rights

Komisi ini dibentuk berdasarkan konferensi HAM di Wina pada tanggal 14 – 25 Juni 1993. Adapun tugas komisi ini adalah:
Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama.
Memajukan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan dasar bagi segala bangsa tanpa pembedaan suku, bangsa, jenis kelamin, bahasa dan agama.

2. Centre for Human Rights di OHCHR (Office of the United Nations High Commissioners for Human Rights)

Kedua lembaga di atas bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal PBB. Lembaga ini berfungsi, antara lain:
Mempromosikan kebebasan yang menyeluruh bagi HAM dengan memberikan pengaruh yang praktis terhadap kebijaksanaan dan mengembangkan komunitas dunia yang telah ditekankan oleh PBB.
Memainkan peranan penting dalam menanggapi isu-isu tentang HAM dan menekankan kepentingan HAM di tingkat nasional dan internasional.
Menstimulasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan HAM melalui sistem yang ada dalam tubuh PBB.
Mempromosikan pengesahan peraturan perundangan internasional dan penerapan standar HAM internasional.
Membantu dalam pengembangan norma-norma baru.
Mendukung organisasi-organisasi HAM dan badan pengawasan perjanjian HAM.
Merespon terhadap pelanggaran HAM.
Mengambil alih secara preventif kegiatan-kegiatan tentang HAM.
Mempromosikan pengembangan infrastruktur HAM.
Mengambil alih aktifitas dalam bidang HAM dan menyediakan pelayanan informasi dan bantuan teknis dalam bidang HAM.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional/Internasional Criminal Court of Human Rights (ICC)/Pengadilan Kriminal Internasional

Pengadilan ini menangani permasalahan pandangan HAM yang bersifat universal dengan yuridiksi pelanggaran HAM berat (kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genocide, kejahatan agresi, dan kejahatan perang.

Mahkamah Internasional

Mahkamah ini diharapkan dapat menyelesaikan secara hukum permasalahan sengketa internasional yang adil dan tidak memihak. Yuridiksi Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa melalui:
The interpretation of a treaty.
Any question of international law.
The existence of any fact which, if established, would constitutie a breach of an international obligation.
The nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.

Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court)

Pengadilan ini dicetuskan pada tanggal 17 Juli 1998 dalam konferensi Diplomatik PBB di Roma. Keberadaan Pengadilan ini diharapkan mampu memutus rantai impunity bagi kejahatan HAM serta meningkatkan daya cegah kejahatan tersebut di masa yang akan datang. Adapun kedudukan Pengadilan Pidana Internasional, adalah sebagai berikut:
Pengadilan Pidana Internasional ditetapkan berkedudukan di Den Haag.
Pengadilan akan mengadakan perjanjian mengenai kantor pusat dengan negara tuan rumah untuk disahkan oleh negara peserta kemudian dilaksanakan oleh ketua pengadilan atas nama negara peserta.
Pengadilan dapat bersidang di suatu tempat lain, apabila dianggap perlu. Pengadilan Pidana Internasional dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai ketetapan statuta atas suatu wilayah negara peserta atau dengan suatu perjanjian khusus atas wilayah suatu negara. Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional adalah mengadili kejahatan HAM berat yang meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Dewan HAM PBB

Pada tanggal 9 Mei 2006 di gedung markas besar PBB, New York Amerika Serikat dibentuk Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB ini adalah lembaga baru yang menggantikan komisi HAM PBB yang dinilai telah banyak mengabaikan aspek HAM. Adapun tugas Dewan HAM ini adalah mewujudkan kerja sama dalam memecahkan persoalan internasional, memajukan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia.

Dewan ini beranggotakan 47 negara dan salah satunya adalah Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Terpilihnya Indonesia menunjukkan pengakuan dunia atas demokratisasi dan reformasi yang berjalan di Indonesia, sekaligus pengakuan mereka atas kesungguhan kita dalam menghormati dan menegakkan HAM.

Dengan adanya lembaga-lembaga HAM dunia, sekiranya dapat menjawab semua hambatan dan tantangan HAM yang ada, agar nantinya pelanggaran-pelanggaran HAM dapat ditekan ataupun ditiadakan.

 

Artikel terkait :