Pemikiran Politik Menurut Karl Marx

Pemikiran Politik Menurut Karl Marx

Pemikiran Politik Menurut Karl Marx

Pemikiran Politik Menurut Karl Marx

Karl Marx merupakan seorang keturunan Yahudi dimana ayahnya adalah seorang pengacara. Pada usia enam tahun, Marx dibaptis masuk agama Kristen Protestan. Marx mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Universitas Bonn dan pjndah ke Universitas Berlin. Pada awalnya, Marx lebih berminat dalam ilmu hukum, meskipun dalam perkembangannya Marx lebih memilih filsafat. Marx lebih dikenal sebagai seorang ahli ekonomi yang membuat analisa-analisa objektivitas antara sejarah dan ekonomi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari karya awal Marx yang lebih kental dengan ilmu ekonomi. Namun pada tulisan Das Kapital, Marx lebih tampil sebagai seorang filsuf yang humanis. Mulai saat itulah pemikiran Karl Marx dibedakan menjadi dua yaitu Marx muda dan Marx tua, dimana karya-karya Marx muda merupakan motif yang menjiwai karya-karya Marx tua.

Perpisahan dengan Idealisme Hegel

Karl Marx pernah bergabung dalam sebuah kelompok Hegelian Sayap Kiri di Berlin. Ada beberapa warisan Hegelian yang terdapat dalam filsafat Marx. Pertama, Marx menggunakan metode dialektika Hegel untuk menjelaskan sejarah dan proses-proses kemasyarakatan. Kedua, Marx menganut asumsi-asumsi filsafat sejarah Hegel. Dimana melalui sejarah, umat manusia berusaha untuk mewujdukan dirinya kearah sebuah tujuan tertentu. Ketida, Marx seperti halnya Hegel, juga berusaha merefleksikan kenyataan negative yaitu alienasi. Marx juga sejalan dengan filsuf sebelumnya yaitu Feurbach yang ingin mentransformasikan idelaisme menjadi materialism. Materilaisme sendiri dalam pandangan Marx merupakan bukan dipahami sebagai ajaran metafisis tentang materi sebagai kenyataan akhir. Marx lebih mengartikan materi bukan hanya sekedar pikiran, melainkan kerja sosiallah yang menjadi dasar manusia. Marx sendiri banyak mengkritik materialism yang ada pada abad pertengahan dan abad pencerahan yang hanya menafsirkan dunia secara mekanik.

Sebagaimana materialism saat itu hanya dipahami sebagai kenyataan akhir dari objek indrawi. Alasannya adalah, materialism yang ada hingga masa feuerbach merupakan materialism yang bersifat kontemplatif dan tidak mendorong kegiatan revolusioner. Semua ajaran filosofis tersebut hanya merupakan sebuah tafsiran atas kenyataan yang tidak menghasilkan perubahan apa-apa, hingga disebut kontemplasi. Hingga muncul sebuah pernyataan Marx yang mengatakan,’para filsuf tidak lebih dari pada sekedar menafsirkan dunia dengan berbagai cara, padahal yang terpenting adalah mengubahnya’. Dalam rumusan positifnya, Marx memandang filsafat seharusnya dapat mendorong praksis perubahan sosial, dan hal itu hanya dapat terjadi jikalau filsafat menggunakan metode dialektis. Selain itu, Marx juga mengkritik dialektika Hegel yaitu pada tahapan sintesis.

Sintesis Hegel, menurut Marx hanyalah sebuah sintesis yang mengandung arti ‘memperdamiakan’ kontradiksi antara tesis dan antithesis. Bahkan sintesis menjadi sesuatu yang final dalam roh absolute. Bagi Marx, sintesis seperti yang diungkapkan Hegel, hanya dapat terjadi dalam alam pikiran Hegel. Menurut Marx, dalam kenyataan indrawi yang konkrit, konflik akan terus berlangsung, kalaupun dengan menggunakan sintesis Hegel, itu sama artinya penindasan yang berlangsung dalam masyarakat adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, Marx tidak percaya dengan sintesis final. Oleh Karl Marx, dialektika ide ditransformasikan menjadi dialektika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Masalah Alienasi

Marx setuju dengan pendapat Feuerbach yang mengatakan bahwa manusia mengasingkan diri dalam agama. Namun, disini Marx akan lebih jauh mempermasalahkan alasan, mengapa manusia mengasingkan diri dalam agama. Menurut Marx, alasan manusia mengasingkan diri dalam agama tidak lain diakibatkan oleh kondisi-kondisi material tertentu. Adapun yang dimaksud dengan kondisi-kondisi material disini adalah proses-proses produksi atau kerja sosial dalam masyarakat. Hegel dalam tulisanya yang berjudul Phaenomenologie des Geistes telah mejelaskan, bahwa manusia memahami kenyataan dirinya melalui kerja yaitu dalam dialektika tuan dan budak. Marx juga berpendapat bahwa kerja juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, hal tersebut dikarenakan hasil kerjanya adalah hasil objektivitas dirinya yang dapat diakui atau dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam perkembangannya, ciri kerja inilah yang kemudian telah lenyap dalam masyarakat industri.

Corak yang terdapat dalam masyarakat industri adalah, para pekerja menjual tenaganya menjadi kerja upahan. Hasil kerja tersebut kemudian menjadi milik perusahaan sehingga pekerja tersebut menjadi teralienasi dengan produknya sendiri. Selain itu, dalam kondisi tersebut, para pekerja upahan juga teralienasi dari aktivitas kerjanya sendiri, oleh karena jenis kerjanya juga ditentukan oleh majikan. Kemudian, untuk tetap dapat bertahan hidup, pekerja tersebut dengan terpaksa memperalat dirinya sendiri untuk mendapatkan nafkah. Hal itu berarti, pekerja tersebut juga sudah teralienasi dari dirinya sendiri dengan hilangya kebebasannya. Sehingga yang terjadi pada akhirnya adalah sebuah persaingan diantara pekerja dan permusuhan antar pekerja dan majikan, sehingga kerja upahan juga mengasingkan manusia dari sesamanya. Kemudian Marx menemukan penyebab dari masalah alienasi tersebut, yaitu keberadaan institusi hak milik pribadi, yaitu hak milik atas alat-alat produksi. Dengan demikian, Marx menemukan sebuah dimensi baru dalam dunia alienasi Hegel, yang mana Marx memperlihatkan sebuah kenyataan material dari alienasi Hegelian.

Bukan roh yang teralienasi, melainkan buruh dan pekerja yang teralienasi. Lebih lanjut Marx juga menjelaskan bahwa alienasi tidak disebabkan oleh individu-individu melainkan oleh proses objektif yang terhadap individu-individu tersebut. Yaitu sebuah mekanisme hak milik dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya kelas yang berkontradiksi yaitu antara kelas pemilik alat produksi dengan kelas pekerja. Jika Hegel memandang alienasi akan diakhiri dengan jalan memahamu dan refleksi, maka Marx menganggap bahwa alienasi hanya dapat diakhiri melalui penghapusan institusi hak milik tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi terbagi ke dalam kelas-kelas yang saling bertentangan.

Teori Alienasi (keterasingan) pertama kali ditemukan pada Economic and Philosophical Manuscripts (1843). Merujuk pada pandangan Hegel terkait dengan ide dan sejarah, pada dasarnya ide bergerak menuju kesempurnaan, pemahaman diri – kesempurnaan menjauhi ketidak sempurnaan. Keterasingan dalam pandangan filsuf lainnya seperti Feuerbach, jgua memiliki definisi tersendiri terkait dengan keterasingan manusia, menurut Feurbach, ‘manusia tidak terasing dari Tuhan, Tuhan ada pada manusia’. Dalam konteks keterasingannya, Marx membedakan antara objektifikasi dan keterasingan. Objektifikasi berdasarkan pada premis eksistensi material dari objek; sementara keterasingan adalah keadaan kesadaran yang dihasilkan dari hubungan spesifik antara manusia dan objek. Keterasingan dalam masyarakat kapitalis, adalah sebuah proses penciptaan objek (produksi) yang justru penciptaan objek (produksi) tersebut tidak dapat membantu manusia untuk mewujudkan/ menemukan keberadaan dirinya sendiri, yaitu untuk mewujudkan potensi yang ada dan dimiliki dalam diri manusia tersebut.

Tercipta sebuah ketidak mampuan manusia dalam menyadari potensi mereka dalam memproduksi barang (untuk siapa barang tersebut).  Meskipun demikian, keterasingan akan dapat diatasi ketika proses kegiatan produksi tersebut dapat menyebabkan terungkapnya potensi-potensi yang ada dalam diri manusia tersebut. Dalam perjalanannya, kapitalisme produksi menyebabkan apa yang disebut oleh Karl Marx sebagai kondisi keterasingan, dan keterasingan memilik dampak bagi manusia pada umumnya karena menciptakan dehumanisasi antar individu. Keteraasingan dalam pandangan Marx, adalah kondisi dimana buruh (tenaga kerja) dan barang (hasil produksi) merupakan objek yang menjadi bukan bagian dari kepemilikan buruh, namun dimiliki oleh orang lain (baik tenaga maupun barang), dalam konteks ini adalah kaum kapitalis.

Oleh karena itu, semakin banyak dan semakin besar produksi yang dilakukan oleh sebuah pabrik, maka akan sejalan dengan semakin besarnya dehumanisasi yang dilakukan oleh pabrik tersebut (koersif). Marx memandang, dalam kondisi alaminya, manusia adalah makhluk yang bebas, manusia bebas sama seperti halnya hewan, yaitu kebebasan yang hanya didapatkan pada fungsi makan, minum dan memiliki keturunan. Sementara dalam fungsi kerjanya, oleh kondisi kapitalisme manusia direduksi menjadi binatang, manusia akan dipaksa dan diambil tenaganya untuk terus bekerja dengan upah minimum yang didapatkannya. Oleh karena kondisi tersebut, Marx melihat binatang dalam dirinya (manusia) menjadi manusia dan manusia di dalam dirinya menjadi hewan. Terdapat tiga dimensi keterasingan menurut Karl Marx, Pertama, Keterasingan manusia dari alam; yaitu kondisi dimana manusia mengalami keterasingan dari alam sosialnya. Kedua, Keterasingan dari manusia atau sesama pekerja; dimana manusia mengalami keterasingan dari produk karyanya yang dihasilkan dalam prose spengerjaannya dimana hasil produksi tersebut dijual ke orang lain. Ketiga, Keterasingan dari dirinya sendiri; ia harus melakukan bukan untuk kepuasan kebutuhan, tapi untuk kepuasan kebutuhan orang lain. Meskipun demikian, Karl Marx juga mengemukakan pikirannya mengenai cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan keterasingan tersebut, alienasi (keterasingan) dapat dihilangkan salah satu caranya dengan menghapuskan semua hubungan property kepemilikan pribadi. Penghapusan tersebut juga dapat menghilangkan hubungan antara kaum proletar dengan kaum borjuis. Dalam kondisi tersebut, manusia diharapkan mampu untuk kembali kepada hakikat dirinya masing-masing sebagai makhluk sosial (manusia yang sesungguhnya).

Dialektika Marxisme

Marx menerapkan dialektika melalui teori alienasi untuk menjelaskan kondisi material kehidupan. Perbedaan antara Marx dengan Hegel dalam memandang dan menerapkan metode dialektika adalah, dimana Hegel telah menerapkan metode dialektis dalam domain ide, sedangkan Marx menerapkan dialektika menjelaskan kondisi material kehidupan. Oleh karena itu, Teori Marxian lebih menekankan pada aspek yang berkenaan mengenai masyarakat dan sejarah yang sering disebut dengan Dialektis Materialisme. Dialektika materialism Marxisme yang dikembangkan oleh Engels memiliki tiga dimensi, Pertama, Hukum transformasi dari kuantitas menjadi kualitas (situasi revolusioner). Kedua, Hukum kesatuan yang bertentangan (kontradiksi). Ketiga, Hukum negasi dari negasi (tesis-antitesis dan sintesis). Keempat, Marx menyatakan bahwa material dan ideal tidak hanya berbeda tetapi berlawanan dan material adalah yang utama dan pikiran (ide) adalah sekunder.

Teori Materialisme Sejarah Karl Marx

       Pandangan analisa perubahan sejarah Marx adalah faktor materi atau ekonomi, bahwa produksi barang dan jasa yang meniang kehidupan manusia serta pertukaran barang dan jasa merupakan dasar dari segara proses dan lembaga sosial dan faktor ini yang terpenting sebagai dasar atau landasan untuk membangun suprastruktur kebudayaan, perundanga-undangan, dan pemerintahan yang diperkuat dengan berbagai aspek lainnya seperti ideology politik, agama, dan lain sebagainya. Harapan Marx terbesar adalah masyarakat yang menuju pada keadilan dan mencapai kebebasan bagi manusia seluruhnya. Akan tetapi disisi lain, Marx sendiri menentang paham kebebasan yang diahami oleh liberalism dan individualism yang didukung oleh para filsuf Inggris dan Prancis. Selama masyarakat masih terkotak-kotak, maka paham kebebasan dan individualism yang adala adalah sebuah dalih untuk menutupi sistem yang menindas.

      Kebebasan yang sesungguhnya hanya dimiiki dan dirasakan oleh kelompok kelas masyarakat yang memiliki alat produksi, sedangkan pada golongan kelas masyarakat pekerja yang mereka rasakan hanyalah sebuah kebebasan semu. Keprihatinan Marx sebagai filsuf humanis adalah dalam menemukan cara untuk menghapus alienasi dan mengemansipasi asyarakat seluruhnya. Yaitu sebuah istilah yang meminjam istilah dari Immanuel Kant mengenai Katagorikal Imperatif. Hal inilah yang kemudian mendasari seluruh sistem filsafat Karl Marx yang disebut sebagai materialism sejarah. Materialisme sejarah sendiri lebih merujuuk pada sebuah paham dari materialism itu sendiri. Sebagaimana Marx mendefinisikan materialism sebagai kegiatan dasar manusia yaitu kerja sosial bukan pikirannya, yang mana objek indrawi harus dipahami sebagai kerja atau produksi. Sedangkan sejarah mengacu pada proses dialektis dari proses, yang mana bagi Marx sendiri sejarah bukanlah proses perwujudan diri roh, melainkan sebuah bentuk perjuangan kelas untuk mewujudkan dirinya mencapai kebebasan. Materialisme dapat diartikan sebagai pekerjaan jasmaniah atau produksi kebutuhan material manusia mendasari perkembangan kehidupan masyarakat. Tesis dan antitesisnya menyangkut kontradiksi-kontradiksi di dalam hidup bermasyarakat khususnya dalam kegiatan ekonomi dan produksi. Sintesis akan dicapai dalam bentuk penghapusan alienasi, yaitu manakala hak milik dihapus dan masyarakat tanpa kelas diwujudkan.

       Pandangan tersebut dapat dijelaskan melalu sbuah penjelasan berdasarkan pada asas materialism Marx yang mengandaikan bahwa kesadaran tidak menetukan realistas, melainkan sebaliknya yaitu realitaslah materialism yang menetukan kesadaran. Dengan kata lain, bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaannya, melainkan keberadaan sosial manusia itulah yang menentukan keberadaannya. Realistas materialism adalah sebuah cara dimana produksi barang material dalam kegiatan kerja. Perbedaan cara produksi akan menghasilkan perbedaan kesadaran, degan demikian, jika masyarakat diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka kegiatan ekonomi tersebut menjadi pondasi dasarnya dan pikiran atau kesadaran manusia di dalamnya hanyalah sebuah bangunan di atasnya.

       Jikalau sistem ekonomi berubah, maka kesadaran manusia jug aakan berubah. Yang mana masuk dalam cakupan basis tersebut adalah kekuatan-kekuatan produktif  seperti alat-alat kerja, pekerja, pengalaman atau teknologi dan dengan hubungan-hubungan produksi (antar pekerja atau dengan pemilik modal). Karena bagi Karl Marx, sebuah cita (the idea) merupakan tidaklah lain dari dunia nyata (material world) yang direfleksikan oleh pikiran manusia dan dipindahkan menjadi buah pikiran. Bagi Marx, materi adalah hal yang utama, karena manusia berfikir karena mereka hidup atau manusia harus hidup agar manusia tersebut dapat berpikir. Dan hidup adalah masalah perut, yang menurut Jacob Moleschott (1822-1893 yang mengatakan bahwa tanpa fosfor, pikiran tidak ada. Oleh keran itu, meurut Marx yang mengubah sejarah itu bukanlah pikiran, melainkan cara produksi.

       Hubungan produksi tidaklah lain adalah sebuah hubungan antara hak milik dengan kekuasaan yang cenderung konservatif. Kontradiksi tersebu secara berlahan akan sulit di atasi sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai revolusi. Mar menjelaskan, bahwa sejarah akan terus berlangsung melalui loncaan-loncatan dialektis. Yang mana sejarah semua masyarakat, sampai hari ini adalah sejarah perjuangan kelas. Perjuangan kelas menjadi sebuah sifat yang permanen dan merupakan bagian dari inheren dalam kehidupan sosial. Perjaungan tersebut sudah terjadi sejak awal munculnya kelas sosial dalam masyarakat kuno. Proposisi Marx lainny ajug amemandang bahwa dalam sejarah perkembangan masyarakat akan terus terjadi polarisasi suatu kelas hanya ada dalam posisi bertentangan dengan kelas lainnya, yaitu antara kelas penindas dan kelas yang ditindas. Masyarakat akan mengalami perpecahan dan kemudian membentuk dua blok kelas yang saling bertentangan yaitu kelas borjuis dengan kelas proletar. Kelas borjusi lebih diartiken sebagai kelas yang menguasai alat dan faktor produksi sedangkan kelas proletar adalah kelas yang mengadaikan tenaganya untuk bekerja pada kelas borjuis. Kepemilikan alat-alat produksi industri telah memegang peranan penting atau menjadi kunci utama. Masyarakt kelas borjuis tidak hanya menentukan tujuan ekonomi dari masyarakat, namun secar apolitik juga menguasai dan mempertahankan ideologi tersebut.

       Dalam Sosialisme terdapat dua pandnagan berbeda terkait dengan materialism historis, dua perbedan tersebut adalah antara Utopis dan Ilmiah, materialisme historis sebagai teori menyatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat sebagai penyebab utama yang menentukan seluruh perjalanan sejarah manusiaDalam hal ini, materialism sejarah memandang bahwa seluruh perjalanan sejarah manusia dijelaskan dalam hal perubahan yang terjadi pada mode produksi dan pertukaran. Komunisme primitif dijelaskan sebagai sebuah modus produksi yang telah melewati tiga tahap produksi: perbudakan, feodalisme dan kapitalisme dan pembagian konsekuen masyarakat ke dalam kelas yang berbeda (budak-tuanr, budak-baron dan proletariat-kapitalis) dan perjuangan kelas-kelas ini terhadap satu sama lain. Teori materialisme historis yang terkandung dalam Preface to a Contribution to the Critique of Political Economy mengambbarkan sebuah struktur ekonomi masyarakat, didasari oleh hubungan produksinya adalah dasar yang nyata dari masyarakat. Sebuah dasar yang naik menjadi sebuah super-struktur hukum dan politik . Seiring dengan itu, hubungan masyarakat dari produksi sendiri sesuai dengan tahap perkembangan kekuatan produktif materialnya. Dengan demikian, cara produksi dan sumber material menentukan proses kehidupan sosial, politik dan intelektual masyarakat pada umumnya. Terdapat kontradiksi antara kekuatan produksi dan hubungan produksi membagi masyarakat ke dalam kelas. Interpretasi materialis Marx tentang sejarah menjelaskan jalan umum sejarah manusia dalam hal pertumbuhan kekuatan produktif. Kekuatan produktif, terdiri dari alat-alat produksi (mesin, peralatan, dan pabrik) dan tenaga kerja. Asiatic Mode of Production, Bukan hanya sebagai tujuan ekonomi, namun juga dibutuhkan sebagai kekuatan mediasi untuk memunculkan kesadaran manusia tentang keberadaannya sebagai manusia seutuhnya (tidak dipengaruhi faktor produksi).

      Bagi Marx yang ideal adalah dunia material yang tercermin pada pikiran manusia dan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pikiran, yang mana dalam hal ini struktur politik mencerminkan kondisi sosial-ekonomi. Marx melihat manusia ada sebagai pembentuk alam  dan keberadaannya. Sedangkan menurut Feuerbach manusia adalah naturalises, Marx humanises nature. Dialektis penciptaan kepuasan manusia merupakan  hidangan utama yang diproduksi dari perkembangan sejarah perjalanan manusia.  Terdapat dua bentuk nteraksi yang membentuk manusia dari dua arah: manusia membentuk sifat dan juga dibentuk oleh alam.

Teori Pertentangan Kelas Marx

      Pemahaman konsep “kelas” adalah pusat pemahaman dari filsafat Marxis. Kriteria kelas seseorang adalah dinilai melalui kepemilikan (atau kontrol) dari alat-alat produksi (tanah, modal, mesin & teknologi). Mereka yang memiliki atau mengontrol alat-alat produksi merupakan kaum borjuis (penghisap), dan mereka yang memiliki hanya tenaga untuk kerja merupakan kaum proletar (dieksploitasi). Hilangnya perbedaan kelas tergantung pada hilangnya properti sebagai faktor yang menentukan status. Dalam Manifesto Komunis Marx- Engels mengatakan: “Sejarah semua masyarakat yang ada, sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas”. Pembagian kerja adalah sumber utama dari sejarah munculnya kelas dan antagonisme kelas. Menurut Marx, alasan eksistensi negara adalah untuk membela kepentingan kaum borjuis

Teori Nilai Lebih

       Teori nilai lebih berbicara mengenai bagaimana pengambilalihan nilai lebih yang dilakukan oleh kaum borjuis dari tenaga kerja kaum proletariat. Teori nilai lebih berakar pada teori nilai kerja dikemukakan oleh Ricardo dan ekonom klasik. Teori nilai kerja menyatakan bahwa tenaga kerja yang dikeluarkan oleh buruh dalam produksi komoditas adalah satu-satunya kriteria untuk menentukan nilainya. Mislakan untuk memproduksi sebuah rokok dalam satu jam normalnya memproduksi 100 batang, namun dengan tenaga yang dimiliki buruh, kaum borjuis dapat memproduksi lebih hingga 1000 batang, selisih sari jumlah produksi inilah yang kemudian menjadi nilia lebih. Atau seperti halnya, upah seorang buruh pabrik rokok, yang hanya mendapatkan sekitar 25 rupiah, dari harga rokok perbatang. Misalkan harga satu rokok adalah 1500 rupiah, maka buruh hanya mendapatkan 25 rupiah dari 1500 rupiah tersebut. Jika dalam satu bungkus rokok terdapat 12 batang, maka 25 rupiah dikali 12 batang, atau hanya mendapatkan sekitar 300 rupiah dari satu bungkus rokok isi 12 batang. Selisihnya adalah nilai yang didapatkan oleh pemilik faktor produksi.

Teori Revolusi

        Menurut marx, penyebab dasar revolusi adalah pemisahan yang timbul antara hubungan produksi dan alat-alat produksi. Mereka (buruh) secara terbuka menyatakan bahwa tujuan mereka (revolusi) hanya dapat dicapai dengan penggulingan paksa dari tatanan kapitalis secara keseluruhan. Keberadaan kelas hanya terikat dengan fase tertentu dalam pengembangan produksi; Perjuangan kelas tentu mengarah pada kediktatoran proletariat; Kediktatoran ini (proletariat) sendiri hanya merupakan transisi ke penghapusan semua kelas yang mengarah ke pembentukan masyarakat tanpa kelas. Langkah pertama dalam revolusi kelas buruh yang akan mengangkat proletariat menjadi posisi kelas penguasa. Fase transisi dari kapitalisme ke sosialisme dan komunisme. Komunisme dijelaskan oleh Marx sebagai bentuk masyarakat kaum proletar yang akan membawa perjuangan revolusioner. Dalam Manifesto Komunis Marx dan Engels berpendapat bahwa komunis tidak memiliki kepentingan terpisah dan terlepas dari kepentingan semua proletariat. Economic dan Philosophical Manuscripts didefinisikan sebagai penghapusan positif dari milik pribadi. Hal ini juga mensyaratkan penghapusan kelas dan penghapusan pembagian kerja. Dalam hal politik komunisme akan menjadi negara pertama dalam sejarah umat manusia untuk menggunakan kekuasaan politik untuk kepentingan umum bukan kepentingan partisan, 1) Faktor produksi dikuasai masyarakat keseluruhan, 2) Mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya, 3) Bekerja sesuai dengan kemampuannya, 4) Hilangnya pembagian kerja dan struktur kelas. Ranah kebebasan akan dimulai hanya dalam waktu luang. Dengan demikian, pekerjaan akan terus menjadi kewajiban bahkan dalam masyarakat komunis.


Sumber:

https://kelasips.co.id/

Pengertian Desinfeksi dan Dekontaminasi

Pengertian Desinfeksi dan Dekontaminasi

Pengertian Desinfeksi dan Dekontaminasi

Pengertian Desinfeksi dan Dekontaminasi

Desinfeksi

adalah menghancurkan atau membunuh kebanyakan organisme patogen pada benda atau instrumen dengan menggunakan campuran zat kimia cair. Hasil proses desinfeksi dipengaruhi oleh beberapa faktor:
  1. Beban organik (beban biologis) yang dijumpai pada benda.
  2. Tipe dan tingkat kontaminasi mikroba.
  3. Pembersihan/dekontaminasi benda sbelumnya.
  4. Konsentrasi desinfektan dan waktu pajanan
  5. Struktur fisik benda
  6. Suhu dan PH dari proses desinfeksi
Dekontaminasi aritnya adalah membuang semua material yang tampak (debu, kotoran) pada benda, lingkungan, permukaan kulit dengan menggunakan sabun, air dan gesekan.

Tujuan prosedur dekontaminasi: 

  1. Untuk mencegah penyebaran infeksi melalui peralatan pasien atau permukaan lingkungan.
  2. Untuk membuang kotoran yang tampak.
  3. Untuk membuang kotoran yang tidak terlihat (Mikroorganisme).
  4. Untuk menyiapkan semua permukaan untuk kontak langsung dengan alat pensteril atau desinfektan.
  5. Untuk melindungi personal dan pasien. 

Terdapat 3 tingkat desinfeksi:

Desinfeksi tingkat tinggi yaitu membunuh semua organisme dengan perkecualian spora bakteri. Desinfeksi tingkat sedang yakni membunuh bakteri kebanyakan jamur kecuali spora bakteri. Desinfeksi tingkat rendah yaitu membunuh kebanyakan bakteri beberapa virus dan beberapa jamur tetapi tidak dapat membunuh mikroorganisme yang resisten seperti basil tuberkel dan spora bakteri.

Jenis-Jenis Kuesioner adalah

Jenis-Jenis Kuesioner adalah

Jenis-Jenis Kuesioner adalah

Jenis-Jenis Kuesioner adalah

1. Kuesioner tertutup

Setiap pertanyaan telah disertai sejumlah pilihan jawaban. Responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai.

2. Kuesioner terbuka

Dimana tidak terdapat pilihan jawaban sehingga responden haru memformulasikan jawabannya sendiri.

3. Kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup

Dimana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka.

4. Kuesioner semi terbuka

Pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi, tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban.

Menkominfo Rudiantara lantik pengurus AVGI

Menkominfo Rudiantara lantik pengurus AVGI

Menkominfo Rudiantara lantik pengurus AVGI

Menkominfo Rudiantara lantik pengurus AVGI

Jakarta (ANTARA)

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara melantik kepengurusan Asosiasi Olahraga Video Games Indonesia (AVGI), Selasa.

“Hari ini saya lantik kepengurusan AVGI untuk periode 2019 hingga 2024,” kata Rudiantara di Jakarta, Selasa.

Rudiantara mengatakan kehadiran AVGI merupakan salah satu upaya untuk mendukung industri dan ekosistem olahraga elektronik (eSports) Indonesia terus berkembang.

“Pemerintah dan kementerian pada umumnya tidak mengerti mengenai ini. Tapi pemerintah yakin bahwa ini merupakan salah satu masa depan yang bagus untuk Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, Rudi juga menggarisbawahi bahwa peran pemerintah saat ini adalah sebagai fasilitator, bukan lagi regulator. Maka, menurut dia pengurus AVGI sudah seharusnya bisa membuat penyusunan regulasi bagi asosiasinya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan industri kreatif seperti video games akan maju dan menjadi tulang punggung industri yang ada di Indonesia.

“Saya surprise ada komunitas yang solid yang akan membawa suatu masa depan yang baik bagi bangsa,” ucap Budi.

Budi menambahkan ia sebagai wakil pemerintah pun siap untuk memfasilitasi apapun yang dibutuhkan oleh asosiasi olahraga video games tersebut.

“Intinya saya siap memfasilitasi.”

AVGI merupakan lembaga independen dan profesional hadir dengan komitmen memajukan industri eSports dan memotivasi para pelaku dan atlet untuk terus berprestasi membawa nama Indonesia di tingkat dunia.

Asosiasi tersebut hadir dengan memberikan pembinaan asosiasi dan pengembangan sumber daya olahraga eSports bagi para atlet.

Artikel terkait : 

Kominfo Temukan Hoaks Soal Isu Kesehatan Meningkat Usai Pemilu

Kominfo Temukan Hoaks Soal Isu Kesehatan Meningkat Usai Pemilu

Kominfo Temukan Hoaks Soal Isu Kesehatan Meningkat Usai Pemilu

Kominfo Temukan Hoaks Soal Isu Kesehatan Meningkat Usai Pemilu

Kementerian Komunikasi dan Informatika

tirto.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, per Juni 2019, temuan hoaks berada di angka 330. Data ini disebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Mei yang mencapai 402 hoaks.

Data hoaks ini menurun disebabkan telah berlalunya kegiatan politik yakni pemilihan umum (pemilu), sedangkan saat ini hoaks mengenai isu kesehatan yang cenderung meningkat, kata Plt Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, Senin (15/7/2019).

Peredaran berita palsu atau hoaks masih terus diberantas Kominfo dengan berbagai cara, salah satunya bekerja sama dengan badan penegak hukum, mesin, dan gerakan Siberkreasi.

“Yang pertama, kami melakukan crawling dengan mesin AIS,” kata Setu.

Proses crawling ini akan menggunakan Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) yang berada di ruang Cyber Drone 9 Lantai 8 Gedung Kominfo. Mesin ini sudah digunakan sejak 3 Januari 2018.

Dalam penggunaannya, mesin ini dioperasikan tim yang terdiri dari 106 orang yang bekerja maksimal 24 jam non-stop dengan dibagi dalam 3 shift kerja.

Tim tersebut akan melakukan verifikasi dan validasi konten-konten yang diproses. Jika ditemukan informasi yang tidak tepat maka akan dilabeli dengan hoaks dan nantinya Kominfo akan memberikan klarifikasi atas hoaks tersebut melalui situs kominfo.go.id.

Cara yang kedua, Kominfo menggandeng gerakan Siberkreasi untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi agar dapat membedakan antara fakta dan hoaks.

Ketiga, Kominfo juga terus melakukan kerja sama dengan kepolisian untuk penegakan hukum terkait masalah hoaks tersebut.

Menteri Kominfo

Rudiantara, menyatakan media dan jurnalis dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat, oleh sebab itu pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi hak-hak kebebasan media dalam memberikan informasi sekaligus memastikan masyarakat menerima informasi dengan baik.

“Apalagi era sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkan informasi melalui media. Media yang menyediakan informasi akurat. Output-nya nanti adalah fungsi controlling terhadap jalannya sebuah pemerintahan,” kata Rudiantara.

 

Sumber : https://symbiantweet.com/

LANGKAH-LANGKAH BERWIRAUSAHA

LANGKAH-LANGKAH BERWIRAUSAHA

LANGKAH-LANGKAH BERWIRAUSAHA

1. Mengenali peluang usaha

Faktor informasi yang dimilikinya Informasi memungkinkan seseorang mengetahui bahwa peluang ada saat orang lain tidak menghiraukan situasi tersebut. Akses terhadap informasi dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hubungan sosial.a. Pengalaman hidup.
Pengalaman hidup memberikan akses yang lebih mengenai informasi dan pengetahun mengenai penemuan peluang. Dua aspek dari pengalaman hidup yang meningkatkan kemungkinan seseorang menemukan peluang yaitu fungsi kerja dan variasi kerja.
b. Hubungan sosial.
Sebuah langkah penting dimana seseorang mendapatkan informasi dari interaksi dengan orang lain. Beberapa ahli menyarankan ketika seorang takut berwirausaha secara sendirian, maka mengawali usaha secara kelompok adalah alternative. Oleh karenanya, kualitas dan kuantitas dalam interaksi sosial akan lebih memungkinkan individu akan membuat kelompok dalam berwirausaha. Informasi yang penting ketika akan memulai usaha adalah informasi mengenai lokasi, potensi pasar, sumber modal, pekerja, dan cara pengorganisasiannya. Kombinasi antara jaringan yang luas dan kenekaragaman latar
belakang akan mempermudah mendapatkan informasi tersebut.

Beberapa sumber peluang usaha antara lain:


a. Perubahan teknologi
b. Perubahan kebijakan dan politik
c. Perubahan sosial demografi

Optimalisasi Potensi diri

Optimalisasi diri sangat berkaitan erat dengan bakat yang dimiliki,kemauan dan kemampuan diri.misal seseorang mempunyai bakat dalam membuat kerajinan tangan,untuk dapat membuat bakat tersebut menjadi bidang usaha perlu pendalaman keahlian dengan cara sekolah keahlian tersebut ,kursus yang berkaitan dengan hal tersebut atau bereksperimen sendiri

Fokus dalam bidang usaha

Setelah melalui proses optimalisasi diri,kita hanya focus dengan bidang yang kita geluti tersebut agar hasil yang kita peroleh lebih maksimal
4. Berani memulai.
Dunia kewirausahaan adalah dunia ketidakpastian sementara informasi yang dimiliki oleh yang akan memulai usaha sedikit. Oleh karenanya, modal nekat dan berani mengambil resiko adalah sangat perlu dilakukan. Lakukan dulu. Jalan dulu. Jika ada kesulitan, baru dicari jalan keluarnya

EKONOMI DI JAMAN GLOBALISASI

EKONOMI DI JAMAN GLOBALISASI

EKONOMI DI JAMAN GLOBALISASI

Perlu kita ketahui di jaman globalisasi atau yang kita sering dengar suatu era dimana kita bebas melakukan kegiatan ekonomi (bisnis,perdagangan) tanpa ada batasan batasan yang secara nyata mengikatnya,tanpa dibatasi ruang dan waktu pula.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi

diperlukan sikap seorang yang aktif,kreatif/imajinatif dan pantang menyerah agar tidak tertinggal dalam proses persaingan global.
v AKTIF artinya seseorang itu harus cepat tanggap dalam suatu keadaan yang mengharuskannya mencari infomasi,meneliti,menelaah,bekerja secara cekatan

KREATIF/IMAJINATIF

artinya seseorang itu dalam melakukan pekerjaan itu timbul ide-ide yang cemerlang dan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai atau berharga sehingga dapat menciptakan peluang bisnis.
v PANTANG MENYERAH atau kata lain tidak mudah putus asa artinya suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk selalu mencoba atau mengulang menuju proses keberhasilan apabila dalam menghadapi masalah/kendala kegagalan usaha.

Di Indonesia sendiri ciri globalisasi sudah mulai Nampak,dengan ditandainya banyaknya masalah masalah perekonomian(inflasi,kenaikan harga kebutuhan,pengangguran),kemajuan teknologi dan informasi,saling bergantungan dalam memehuni kebutuhan dengan cara ekspor dan impor,dan peningkatan interaksi cultural.

Menghadapi tantangan globalisasi

dengan wirausaha dapat menekan masalah perekonomian Negara yaitu masalah pengangguran yang selama ini sulit diatasi oleh Negara kita bahkan sekalipun Negara maju.
Sebelum masuk kelangkah-langkah berwirausaha sebaiknya kita mengetahui penyebab pengangguran yang salah satunya orang orang berpikir bahwa pekerjaan yang dapat menjamin kesejahteraan hanya pekerjaan yang berbasis karyawan suatu perusahaan maju,pekerjaaan di kantor pemerintahan dan lain-lain,padahal di era globalisasi persaingan untuk mendapatkan perkerjaan itu sangat sulit dikarenakan jumlah pelamaran pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, hal itulah yang menyebabkan pengangguran.
Oleh karena itu kita harus mengubah pola pikir kita untuk belajar mengenal bisnis atau wirausaha dan jangan takut apabila menemui kegagalan,karena kegagalan adalah kunci keberhasilan.

Sumber : https://dogetek.co/

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi adalah

Pengertian Modernisasi

adalah suatu proses perubahan menuju pada tipe sistem-sistem ekonomi, sosial dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Ameriaka Utara pada abad ke 17 sampai pada abad ke 19. Sistem sosial ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya serta berkembang juga di negara-negara Amerika Selatan, Afrika dan Asia pada abad ke 19 dan 20.

Pengertian modernisasi Menurut Para Ahli

Pengertian Modernisasi menurut pendapat Soerjono Soekanto, Modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial, yang biasanya berupa perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan.
Menurut Wibert E. Moore, Pengertian Modernisasi ialah suatu proses transformasi total dalam kehidupan bersama yang meliputi bidang teknologi dan organisasi sosial yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang terlebih dahulu diterapkan oleh negara-negara Barat yang telah stabil.
Harold Rosenberg mengemukakan pengertian modernisasi, Modernisasi merupakan suatu tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau sampai sejauh mana proses pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu masyarakat dapat berlangsung.
Pengertian Modernisasi menurut Wijoyo Nitisastro adalah suatu proses transformasi total kehidupan masyarakat, dimana perubahan yang tadinya bersifat tradisional menuju ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Modernisasi dalam hal ini ditekankan dari segi teknologi suatu organisasi sosial.
Menurut Astrid S. Susanto, Pengertian Modernisasi ialah suatu proses pembangunan yang mana memberikan kesempatan bagi masyarakat ke arah perubahan demi kemajuan bersama.
Dari pengertian modernisasi yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial. Dalam hal ini biasanya berupa perubahan sosial yang terarah (directed change) yang didasarkan pada perencanaan (merupakan intended atau planned-change yang biasa disebut social planning). Modernisasi merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang luas, dimana menyangkut proses disorganisasi, problema-problema sosial, hambatan-hambatan terhadap perubahan, konflik antara kelompok dan lain sebagainya di dalam kehidupan masyarakat.
Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas, sehingga batas-batasnya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Mungkin saja modernisasi di suatu daerah mencakup pemberantasan buta huruf, di lain tempat proses yang tadi mencakup usaha-usaha penyemprotan rawa-rawa dengan DDT untuk mengurangi sumber-sumber penyakit malaria atau mungkin juga diartikan sebagai usaha membangun pusat-pusat tenaga listrik. Contoh modernisasi di Indonesia dapat dilihat pada penekanan di sektor pertanian disamping sektor lainnya.
Pada dasarnya pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, pola-polanya menuju ke arah ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Karakteristik umum modernisasi menyangkut aspek-aspek sosio-demografis masyarakat yang digambarkan dengan istilah gerak sosial. Dalam hal ini, gerak sosial yaitu suatu proses unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-pola perilaku. Perwujudan dari modernisasi yaitu pada aspek-aspek kehidupan modern, seperti mekanisasi, urbanisasi, peningkatan per kapita dan sebagainya.

Syarat Syarat Modernisasi

Berbicara mengenai syarat syarat modernisasi, maka syarat syarat suatu modernisasi yaitu :
(1) Dalam modernisasi harus memiliki cara berpikir yang ilmiah, dimana melembaga dalam kelas penguasa maupun dalam masyarakat. Hal ini menghendaki agar suatu sistem pendidikan dan pengajaran terencana dan baik.
(2) Dalam modernisasi harus memiliki sistem administrasi negara yang baik, benar-benar mewujudkan birokrasi.
(3) Dalam modernisasi adanya sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembgai atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang berlangsung secara terus-menerus, agar data yang dimiliki tidak tertinggal.
(4) Tingkat organisasi yang tinggi dalam modernisasi menyebabkan di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
(5) Dalam modernisasi harus memiliki sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Apabila itu tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu organisasi kecil di dalam masyarakat.

Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak 1945 tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap konstitusi (UUD). Marilah kita bahas berbagai peyimpangan terhadap konstitusi, yang kita fokuskan pada konstitusi yang kini berlaku, yakni UUD 1945.

Penyimpangan terhadap UUD 1945

  1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan, antara lain:
  2. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi  ”Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.
  3. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945.

Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama, antara lain:

  1. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden, yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.
  2. MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik  Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap.
  3. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden.
  4. Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960  pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan
  5. Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian melalui Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR Gotong Royong (DPR-GR);
  6. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963.

Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru

  1. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR).  Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD 1945.
  2. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945

Artikel terkait :

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Perjalanan negara baru Republik Indonesia

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah-belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara ”boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara RepubIik Indonesia.

Konstitusi RIS 1949

Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun  tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949.   Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari RepubIik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabu-ngan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia.

KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

  1. Didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;
  2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan
  3. Didirikan uni  antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan men-jadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat.  Rancangan UUD tersebut  dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar.

Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.  Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “ Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya.   Negara-negara bagian itu adalah :  negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949

UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ”Presiden tidak dapat diganggu-gugat”.  Artinya, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan.

Kalau demikian, siapakah yang menjalankan dan yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan? Pada Pasal 118 ayat (2) ditegaskan  bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertang-gung jawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri-menteri.  Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Lalu, kepada siapakah pemerintah bertanggung jawab? Dalam sistem pemerintahan   parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Perlu kalian ketahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah :

  1. Presiden
  2. Menteri-Menteri
  3. Senat
  4. Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Mahkamah Agung
  6. Dewan Pengawas Keuangan

Sumber  : https://ngelag.com/