MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Dasar ( MKKSD ) Kecamatan Bogor Selatan,

Kota Bogor menggelar Workshop bagi 59 kepala sekolah dengan tema memantapkan profesionalisme dan integritas kepala sekolah menuju cita-cita bangsa.

Ketua MKKSD Kecamatan Bogor Selatan, Subadri mengatakan kegiatan workshop ini untuk menyusun program kerja kepala sekolah dan juga untuk pembuatan RAKS 2018, serta mengevaluasi program kerja tahun 2017.

“Semoga kedepanya ditahun 2018 terdapat kesamaan program antara kepala sekolah

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Subadri saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Ia berharap, dengan adanya workshop ini dapat memberikan masukan yang positif bagi para kepala sekolah dasar dalam upaya mengembangkan kemajuan pendidikan disekolahnya masing-masing.

Sementara itu, Mad Soleh salah seorang pengawas pengwas binaan SD di Kecamatan

Bogor Selatan menjelaskan, kegiatan workshop ini sudah rutin dilaksakan dan Kecamatan Bogor Selatan merupakan tolak ukur bagi kecamatan lainya di Kota Bogor.

“Tolak ukur ini biasanya dalam membuat program kerja, baik disekolah maupun pada fase-fase berikutnya ditingkat Kota Bogor,” imbuhnya.

Mad Soleh menambahkan, hal ini dapat meningkatkan profesionalisme para kepala sekolah dalam mengelola sekolanya yang sesuai dengan 8 standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional.

 

Baca Juga :

 

 

Ade Sarip: Pramuka Harus Cakap dan Handal

Ade Sarip: Pramuka Harus Cakap dan Handal

Ade Sarip Pramuka Harus Cakap dan Handal

Sebanyak 39 guru SD dan SMP di wilayah Kecamatan Bogor Timur (Botim), Kota Bogor,

mengikuti Kursus Mahir Dasar (KMD) selama tiga hari, di SMP Negeri 18, Kelurahan Baranangsiang. KMD ini dibuka Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Bogor, Ade Sarip, dan dihadiri Mabiran Bogor Timur, Adi Novan, Muspika, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) Botim, Dede M Ilyas, Ketua Kwaran Botim, Radite, serta sejumlah Kepala SDN di Botim.

Kegiatan yang mengambil tema ‘Meningkatkan peran pembina dalam penguatan karakter bangsa Indonesia’

ini, berujuan untuk memberi bekal pengetahuan dasar dan pengalaman praktis membina Pramuka melalui kepramukaan dalam satuan Pramuka. Untuk itu, Ade dalam sambutannya berharap, usai mengikuti KMD ini, para peserta benar-benar telah memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang pramuka, sehingga dapat menjadi pembina pramuka yang cakap dan handal.

Ia juga mengingatkan, setelah selesai mengikuti KMD, para peserta harus pula

melaksanakan masa pengembangan yaitu, membuat Rencana Tindak Lanjut atau RTL, yaitu mempraktekkan dan mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya selama KMD. Tujuannya, guna mendapatkan pengalaman membina pada gugusdepan selama 6 bulan. “Jadi, pada masa pengembangan, kalian (peserta KMD, red) akan didampingi seorang pelatih pembina,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Ranting (Kwaran) Pramuka Kecamatan Bogor Timur, Radite kepada Metropolitan. menjelaskan, KMD ini dilaksanakan selama 6 hari, dengan jumlah peserta 39 orang. Pemateri dan pelatihnya, dari pengurus Kwarcab Pramuka Kota Bogor. “Para peserta KMD akan diberikan materi kepramukaan selama 3 hari. Setelah itu, diadakan perkemahan atau kegiatan outdoor di daerah Gadog, Kab. Bogor,” ujarnya.

 

Sumber :

https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/ZnZl/history-of-heroes-day-10-november-1945

SMP Nonreguler Bogor Kurang Diminati

SMP Nonreguler Bogor Kurang Diminati

SMP Nonreguler Bogor Kurang Diminati

Tidak seperti Pe­nerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lembaga pendidikan reguler yang mem­beludak.

Belasan unit sekolah satu atap dan terbuka tingkat SMP di Kabupaten Bogor sepi pendaftar. Hal tersebut diakui Kepala SMPN 1 Parung, Iip Arifin

Menurut dia, hingga saat ini pihaknya baru menerima tak lebih dari setengah rombongan belajar

(rombel) yang mau bersekolah di SMP Terbuka. “Unit SMPN 1 Parung memiliki program SMP Ter­buka. Di mana daya tampungnya mencakup hingga tiga ruang kelas. Sejak dibukanya PPDB untuk unit SMP Terbuka perteng­ahan Juli kemarin, tidak ada peningkatan pendaftar,” katanya.

Kondisi serupa dialami SMPN Satu Atap (Satap) Ciseeng. Menurut Kepala SMP Satap Ciseeng, Saaji,

jumlah pendaftar ke sekolahnya hanya ada 26 siswa. Mereka kebanyakan peserta didik lulusan SDN Srimurni yang notabene unit induk SMP Satap Ciseeng. Ia pun merasa peminat ini lantaran tidak ada SMP lanjutan yang berada di sekitar wilayahnya. “Untuk menuju SMPN 1 dan 2 Ciseeng jaraknya terlalu jauh. Mayoritas masyarakat lebih memilih memasukkan anaknya ke sini dan secara legalitas statusnya sama-sama negeri,” katanya

 

Sumber :

https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/dNlz/history-of-the-origin-of-the-stone-black-stone

Penalaran ketidakpastian dan kaidah

Penalaran ketidakpastian dan kaidah

Penalaran ketidakpastian dan kaidah

Salah satu karakteristik umum dari suatu informasi yang tersedia untuk seorang ahli ketidak sempurnaan atau kecacatan. Informasi bisa jadi tidak lengkap, tidak konsisten, tidak tentu dan sebagainya.

Ketidakpastian dalam system berbasis kaidah dapat berasal dari 3 hal berikut, yaitu :

  1. Kaidah tunggal

Kaidah tunggal dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kesalahan, probabilitas dan kombinasi premis. Kesalahan disebabkan dapat disebabkan antara lain oleh :

  1. Ambiguitas, yaitu sesuatu yang didefinisikan berlebihan
  2. Ketidaklengkapan data
  3. Kesalahan informasi
  4. Kesalahan pengukuran
  1. Ketidaksesuaian antarkaidah

Ketidaksesuaian antar kaidah dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

  1. Kontradiksi kaidah
  2. Subsumsi kaidah
  3. Redudansi kaidah
  4. Kehilangan kaidah
  5. Penggabungan data
  1. Resolusi konflik

Sumber ketidakpastian lainnya adalah resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan proses menyeleksi atau memilih kaidah yang ada jika terdapat lebih dari satu kaidah yang diaktivasi dan resolusi konflik disebabkan oleh interaksi antarkaidah. Ada beberapa metode untuk resolusi konflik antara lain :

  1. Memicu kaidah berdasarkan prioritas
  2. Mempunyai kaidah yang mempunyai banyak premis yang harus dipenuhi
  3. Memilih kaidah yang paling banyak digunakan
  4. Memilih kaidah yang paling akhir ditambahkan pada sekumpulan kaidah
  5. Memilih kaidah yang waktu eksekusinya paling singkat
  6. Memilih semua kaidah dari sekumpulan kaidah yang ada.

PERATURAN BANK INDONESIA MENGENAI INTERNET

PERATURAN BANK INDONESIA MENGENAI INTERNET

PERATURAN BANK INDONESIA MENGENAI INTERNET

Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum agar setiap bank yang menggunakan Teknologi Informasi khususnya internet banking dapat meminimalisir resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari internet banking.

Untuk menggunakan internet banking dengan benar, diperlukan pengetahuan dasar mengenai komputer dan internet, yang membatasi jumlah orang yang bersedia untuk memanfaatkan fasilitas ini. Banyak orang yang tidak nyaman dengan komputer dan internet, sering menemukan kesulitan untuk menggunakan internet banking. Oleh karena itu, untuk pemula, internet banking benar-benar memakan waktu.

Selain itu, orang juga menemukan kesulitan dalam mempercayai sepenuhnya sistem seperti internet banking, jika terjadi masalah keuangan. Dalam banyak kasus, kesalahan yang sederhana, seperti mengklik tombol yang salah, dapat menciptakan masalah besar. Jadi, banyak orang yang bertanya-tanya apakah mereka telah benar dilaksanakan transaksi. Namun, rasa gelisah ini dapat dihindari dengan mencetak tanda terima transaksi dan menjaga dengan diri sendiri, sampai laporan bank diterima.

Kode Etik IT Profesional

Kode Etik IT Profesional

Kode Etik IT Profesional

Setiap profesi mempunyai protokol masing-masing yang memuat tata cara bagaimana seorang profesional berpikir dan bertindak. Contohnya di bidang kedokteran, kita mengetahui betul bahwa seorang yang berkecimpung di dunia kedokteran dilarang untuk memperjualbelikan nyawa seseorang. Hal-hal seperti itu disepakati bersama oleh para profesional kemudian dituangkan ke dalam aturan bernama Kode Etik. Siapapun yang melanggar Kode Etik dinyatakan melakukan malpraktek dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kekuatan Kode Etik di mata hukum. Hukuman yang diberikan bisa jadi mendapat sebutan “tidak profesional”, menerima cercaan dari masyarakat, bahkan hukuman pidana.

Melihat perkembangan teknologi informasi kini, profesi bidang teknologi informasi juga termasuk bidang profesi yang memerlukan aturan-aturan yang memuat hal-hal mengenai tata cara para profesional IT melakukan pekerjaannya. Namun hingga saat ini masih belum dibentuk Kode Etik yang diperuntukkan bagi para Profesional IT di Indonesia. Walaupun belum ada kode etik yang dibentuk, tapi telah tampak diadakannya kegiatan-kegiatan yang menuju ke arah pembuatan kode etik tersebut meskipun hingga kini kesepakatan antara para professional IT belum juga didapat.

Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar bahwa IEEE Computer Society dan ACM membentuk suatu kode etik diperuntukkan bagi Software Engineer yang merupakan salah satu bidang yang cukup berperan di industri teknologi informasi. Kode Etik tersebut menekankan agar software engineer (IT profesional) memiliki komitmen tinggi dalam menjaga agar profesinya tetap menjadi profesi yang bermanfaat bagi masyarakat dan merupakan profesi yang terhormat. Komitmen ini tercermin pada saat seorang software engineer melakukan kegiatannya dalam membangun software, mulai dari melakukan analisa, membuat spesifikasi, membuat design, melakukan coding, testing maupun pemeliharaan software.

Pada setiap event yang berkaitan dengan teknologi informasi, peran software engineer sangat dibutuhkan. Mereka berperan serta menentukan hasil akhir dari suatu pengembangan sebuah sistem. Artinya, mereka berdiri di posisi tengah dimana dapat menimbulkan kebaikan ataupun kerugian bagi orang lain. Untuk itulah pentingnya Kode Etik ini diterapkan oleh setiap individu software engineer.

Sumber : https://sam-worthington.net/

2019, Anggaran Mendikbud Naik Rp4,1 Triliun

2019, Anggaran Mendikbud Naik Rp4,1 Triliun

2019, Anggaran Mendikbud Naik Rp4,1 Triliun

Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Ra­kyat (DPR) menyepakati anggaran sebesar Rp40,1 triliun

untuk Kemen­terian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019. Jumlah itu meningkat Rp4,1 triliun dari ang­garan sebelumnya pada 2018.

Hal tersebut diungkapkan Men­teri Keuangan, Sri Mulyani Indra­wati, saat Konferensi Pers APBN 2019 di Jakarta, Rabu (31/10). “Un­tuk Kemendikbud, anggaran yang diberikan sebesar Rp40,1 triliun. Sebelumnya Rp36 triliun,” katanya.

Akan tetapi, sambung dia, untuk tahun depan proyek pembangunan sekolah tak lagi ada di kemendikbud

, tapi jadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Tadinya di Kemen­dikbud jadi di Kementerian PUPR. Itu juga alasan kenapa anggaran Kementerian PUPR meningkat,” ujarnya.

Sekadar diketahui, pemerintah menyatakan belanja kementerian atau lembaga tahun depan diarahkan untuk peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Strategi yang dilakukan yakni dengan memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, vokasi dan mempercepat rehabilitasi sekolah.

Selain itu, belanja juga diarahkan untuk penguatan program perlin­dungan sosial melalui perluasan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta peningkatan besaran manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu, untuk menjaga kesinambung­an pembangunan infrastruktur demi pemerataan pembangunan.

Selain itu, belanja diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dengan mempermudah pelayanan publik dan investasi serta meny­ukseskan pesta demokrasi dan men­jaga stabilitas pertahanan keamanan

 

Baca Juga :

Kemendikbud Klaim Telah Optimal Latih Soal HOTS

Kemendikbud Klaim Telah Optimal Latih Soal HOTS

Kemendikbud Klaim Telah Optimal Latih Soal HOTS

Kementeri­an Pendidi­kan dan Kebudayaan (Kemendik­bud) meng­klaim telah optimal

memperke­nalkan dan melatih guru terkait soal bernalar tinggi atau High Order Thingking Skill (HOTS). Pelatihan tersebut telah dilakukan bertahap sejak 2016.

”Sejak 2016, Direktorat Jende­ral Pendidikan Dasar dan Me­nengah bersama Pusat Peneli­tian Pendidikan (Puspendik) mulai melakukan pelatihan HOTS untuk guru SMA, kemudian diikuti guru SMP mulai 2017,” terang Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muham­mad.

Mulai 2019, sambung Hamid, soal HOTS akan coba diterapkan pada guru-guru SD

. Guru yang diberi pelatihan tersebut akan menjadi guru pelatih di tingkat Kelompok Kerja Guru (KKG) SD dan Musyawarah Guru Mata Pe­lajaran (MGMP). ”Demikian dan seterusnya sampai semua guru bisa melakukan pembelajaran berbasis HOTS di kelas,” jelasnya.

Sebelumnya, siswa kelas XII dari SMA Negeri 2 Ngaglik Sle­man, Brigas Kukuh Nugroho, mengatakan, di sekolahnya is­tilah soal HOTS belum diperke­nalkan dan disosialisasikan guru. “Akan tetapi, kami diajar­kan misalnya soal matematika dasar yang mudah, sedang dan sulit seperti apa,” kata Brigas.

Selain di sekolah, Brigas yang mengincar jurusan Agribisnis di Universitas Brawijaya

(UB) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) juga mengikuti les tam­bahan. Namun, di tempat lesnya istilah soal HOTS belum diper­kenalkan. Padahal dalam waktu dekat, Brigas akan mengikuti UTBK pada Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) dan UN yang bakal menyajikan tipe soal HOTS.

Terkait perubahan aturan SBMPTN 2019, Brigas mengaku telah mengetahuinya. Karena itu, beberapa waktu belakangan ini, porsi latihan soal dan belajar makin digencarkan. ”Sering juga ikut try out. Perihal SBMPTN yang paling penting itu update saja, jadi informasi tahu,” kata­nya

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

SDN Cibuluh 1 Kembangkan Sekolah Ramah Anak

SDN Cibuluh 1 Kembangkan Sekolah Ramah Anak

SDN Cibuluh 1 Kembangkan Sekolah Ramah Anak

SDN Cibuluh 1 Kota Bogor terus mengembangkan program Sekolah Ramah Anak

(SRA). Sehingga nantinya peserta didik di sekolah Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara itu memiliki hak tumbuh, berkembang dan berpartisipasi se­cara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan dis­kriminasi.

Akan tetapi, sambung Kepala SDN Cibuluh 1, Ni Wayan Suadnyani, untuk mewujudkan SRA

sangat diperlukan dukungan berbagai pihak. Di antara­nya, keluarga dan masyarakat. Sebab, hal tersebut merupakan pusat pendi­dikan terdekat anak. Bahkan, yang sangat membantu proses mencari jati diri adalah lingkungan yang men­dukung, melindungi rasa aman dan nyaman bagi anak. Mengingat anak memiliki kecenderungan meniru, mencoba dan mencari pengakuan akan eksistensinya pada lingkungan tempat mereka tinggal. ”Jadi, prinsip utama kami adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta peng­hargaan terhadap anak,” terangnya.

Untuk itu, ia berharap pihaknya terus berusaha membuat sekolah aman, ber­sih, sehat, hijau,

inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang berkebu­tuhan khusus.]

 

Sumber :

https://voi.co.id/

Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran dan Sanksi

Dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas:

  • Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
  • Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan
  • Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan
  • Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  • Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
  • Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial
  • Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya: perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan : pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:

  • Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  • Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pendaftaran Hak Cipta

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-DepkumHAM).

Baca Juga :