Guru Honorer Terancam PHK

Guru Honorer Terancam PHK

Guru Honorer Terancam PHK

Guru Honorer Terancam PHK

Kebijakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan menambah kuota siswa untuk sekolah

negeri lebih dari 50 persen, dinilai Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung akan merugikan sekolah-sekolah swasta. ’’Data yang ada pada kami, jumlah siswa baru yang diterima pada PPDB 2015 untuk SMP, SMA dan SMK mencapai 40.100 orang. Jika dirata-ratakan, ada 14 rombel per sekolah,’’ kata Ketua FKGH Yanyan Herdiyan saat melakukan unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, kemarin (14/7).

Dengan kondisi demikian pihaknya memastikan bila kesempatan guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Pasalnya, kesempatan untuk meraih Tunjangan Prestasi Guru (TPG) atau sertifikasi dihitung melalui jumlah jam mengajar.

’’Otomatis akan menghilangkan kesempatan TPG atau sertifikasi lantaran jumlah jam mengajar menjadi syarat mutlak dan tiga tahun ke depan, eksistensi sekolah swasta itu akan hilang. Ini berarti sekira 7.000 guru honorer swasta akan kehilangan pekerjaannya,’’ kata dia.

Oleh sebab itu, FKGH menilai kebijakan orang nomor satu di Kota Bandung ini harus dilawan

lantaran dianggap tidak adil dan melawan hukum. Salah satu cara di antaranya adalah menuntut adanya transparasi sistem IT PPDB dan penjelasan soal siswa yang diterima di jalur akademik, afirmasi dan jalur lainnya.

’’Untuk lainnya kita meminta hentikan penambahan titipan atau tambahan di luar jalur PPDB yang resmi. Kadisdik juga harus mundur karena telah dua tahun berturut-turut gagal melaksanakan PPDB,’’ ujar Yanyan.

Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, FKGH berjanji akan menempuh jalur hukum

dengan menggugat Kadisdik Kota Bandung dan Wali Kota Bandung. Lebih lanjut Yanyan sempat menjelaskan mengatakan kebijakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk menambah kuota siswa baru di sekolah negeri menyebabkan cukup banyak sekolah swasta kekurangan siswa baru.

Yanyan menjelaskan, di SMA YWKA Bandung contohnya. Baru tercatat 10 siswa baru yang mendaftar karena 15 lainnya mengundurkan diri akibat kebijakan penambahan kuota di SMA negeri Bandung. SMA YPS Bandung juga mengalami kondisi serupa.

Sedikitnya siswa baru yang masuk ke sekolah swasta ini, lanjut Yanyan, mengancam kesejahteraan guru-guru honorer di sekolah swasta yang kekurangan murid. Yanyan menjelaskan beberapa kemungkinan buruk, seperti pengurangan honor hingga pemecatan, saat ini sedang menghantui para guru honorer di sekolah swasta yang kekurangan siswa baru.

Yanyan juga mempertanyakan sekitar 1.600 calon siswa PPDB jalur afirmasi yang mundur karena kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Ridwan sebelumnya mengatakan, pemerataan siswa baru bagi sekolah swasta dapat terdorong dari adanya 1.600 calon siswa yang mundur dan tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri tersebut. Akan tetapi, Yanyan mengatakan tidak ada dampak signifikan yang terlihat dalam jumlah siswa baru yang mendaftar ke sekolah swasta.

Oleh karena itu, Yanyan mewakili para guru honorer swasta meminta agar PPDB 2015 Kota Bandung ini dibatalkan. Ia menilai masih ada waktu untuk melakukan pembatalan tersebut. ’’(Dalam peraturan) Ditentukan 10 kelas setiap sekolah. Tetapi sekarang ada yang menambah hampir 100 persen dari jumlah tahun kemarin. Itu artinya pelanggaran,’’ tegas Yanyan.

 

Sumber :

https://www.pesawarankab.go.id/pages/sejarah-trisakti/

Wildah

    Comments are closed.