Dorong Kemajuan UMKM Jatim, GrabExpress Gelar Pelatihan

Dorong Kemajuan UMKM Jatim, GrabExpress Gelar Pelatihan

Dorong Kemajuan UMKM Jatim, GrabExpress Gelar Pelatihan

Dorong Kemajuan UMKM Jatim, GrabExpress Gelar Pelatihan

Melihat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia

, Grab menegaskan komitmennya untuk turut memajukan UMKM melalui program #TambahSukses dengan GrabExpress.

Program ini merupakan sarana peningkatan kompetensi pelaku UMKM di Surabaya dan sekitarnya, dengan memberikan pelatihan khusus pemasaran digital dan fotografi.

Tak hanya itu, GrabExpress juga memperkenalkan lima fitur baru yang diharapkan

dapat membantu mendorong bisnis wirausahawan mikro di Jawa Timur, khususnya Surabaya, supaya bisa berjalan dengan cepat, aman, dan mudah.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen 2025 ‘GrabforGood’ untuk memastikan setiap orang dapat menikmati manfaat penuh dari ekonomi digital.

Head of GrabExpress Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan program dari Grab itu merupakan upaya dalam mendorong usaha pelaku UMKM agar semakin tumbuh besar dengan memberikan pembekalan kompetensi kepada para pelaku UMKM.

Mengingat pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat cepat karena memiliki nilai ekonomi yang bagus.

“Sejalan dengan misi 2025 ‘GrabforGood’, Grab terus berusaha meningkatkan keterampilan dan menyediakan kesempatan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia dalam menyambut masa depan ekonomi digital. Surabaya adalah pintu gerbang perekonomian Jawa Timur, mengingat posisinya yang strategis. Kami yakin perkembangan bisnis dan jangkauan pasar pelaku UMKM di kota ini akan memberikan dampak besar pada kota-kota lain di Jawa Timur,” ujar Tyas melalui keterangannya, Surabaya, Kamis (5/12).

“UMKM juga harus didorong dengan teknologi yang tepat untuk menunjang pertumbuhan tersebut. Ini membuat kami menghadirkan acara #TambahSukses dengan GrabExpress di Surabaya. Harapan kami kombinasi antara kompetensi dan dukungan teknologi Grab, bisa memberikan dampak besar pada perekonomian Surabaya, juga tingkat provinsi dan nasional, sejalan dengan komitmen GrabforGood kami,” lanjut Tyas.

 

Baca Juga :

Oppo Kenalkan Reno3 Pro, Ponsel Berjaringan 5G

Oppo Kenalkan Reno3 Pro, Ponsel Berjaringan 5G

Oppo Kenalkan Reno3 Pro, Ponsel Berjaringan 5G

Vendor ponsel asal China, Oppo resmi memperkenalkan ponsel 5G terbaru mereka yakni Oppo Reno3 Pro

dan bakal didukung prosesor Snapdragon 765G.

Hal ini diungkap Wakil Presiden dan Presiden Penjualan Global Oppo, Brian Shen saat perhelatan Snapdragon Tech Summit 3-5 Desember 2019 di Maui, Hawaii, AS seperti dikutip XDA Developers.

Sebetulnya Shen telah mengunggah bocoran Reno3 Pro 5G melalui akun Twitter pribadinya pada 28 November. Dia mencuitkan, “Pandangan pertama Oppo Reno3 Pro 5G akan menampilkan bodi kaca dengan ketebalan hanya 7,7 milimeter, yang merupakan ponsel 5G tertipis di segmen harganya.”

Selain didukung Snapdragon 765G, Reno3 Pro 5G juga didukung kapasitas baterai hingga 4.025 mAh.

 

Sebelumnya, Oppo telah meluncurkan perangkat ponsel Oppo Reno 10x Zoom 5G mereka beberapa waktu yang lalu. Sayangnya, konsumen Oppo di Indonesia harus gigit jari sebab teknologi 5G belum diterapkan.

Lihat juga:Penyebab Ponsel Lokal Kalah Dihantam Produsen China

Di sisi lain, Public Relation Manager Oppo Indonesia Aryo Meidianto sempat mengatakan hadirnya ponsel Oppo 5G di Indonesia sebetulnya dapat mendongkrak penjualan ponsel mereka.

Sebab, tipikal konsumen Oppo di Indonesia selalu ingin tampil up to date.

Apalagi pihaknya meluncurkan ponsel seri Reno khusus 5G.

“Konsumen Indonesia kan ingin beli sampai sekarang [ponsel 5G Oppo], kita selalu ditanya Reno 5G kapan di Indonesia. Konsumen Indonesia ingin sekali mendapatkan sesuatu yang baru, maunya punya duluan. Itu sih yang mendongkrak,” kata Aryo kepada awak media usai peluncuran Oppo K3 di Capital Place, Jakarta, 7 Agustus lalu.

 

Sumber :

https://lakonlokal.id/cm-launcher-apk/

Pembeli Rela Menginap Bawa Selimut Demi Asus ROG Phone 2

Pembeli Rela Menginap Bawa Selimut Demi Asus ROG Phone 2

Pembeli Rela Menginap Bawa Selimut Demi Asus ROG Phone 2

Asus ROG Phone 2 resmi melenggang di pasar Indonesia, Kamis

(5/12). Lokasi peluncuran ponsel di Grand Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat juga sekaligus lokasi penjualan perdana yang resmi dibuka pukul 16.30 WIB hari ini.

Ternyata animo masyarakat terhadap ponsel ROG generasi kedua sangat tinggi. Terlihat antrean telah mengular pada pukul 14.00 WIB. Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, saat ini jumlah pengantre sudah berjumlah 137 orang.

Sejauh ini sudah ada sekitar 120 orang yang mengantre. CNNIndonesia.com kemudian menemui pria yang mendapat urutan pertama dalam antrean.

Pria bernama Alto ini mengaku telah datang sejak kemarin,

Rabu (4/12) pukul 18.00 WIB. Ia mengatakan dirinya rela mengantre sejak kemarin karena. Antusias dengan ROG Phone 2 karena spesifikasi yang mumpuni.

“Saya bela-bela menginap karena saya cocok dengan speknya. Kalau beli sekarang itu ada kepuasan sendiri,” kata Alto di lokasi pembelian ROG Phone 2, di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (5/12).

Lihat juga:Adu Spesifikasi Asus ROG Phone 2, Realme X2 Pro, Black Shark

Selain itu, Alto mengatakan ia membeli ponsel ROG Phone 2 karena dirinya adalah seorang tech geek yang selalu mengikuti perkembangan teknologi.

“Ini buat main PUBG saja. Saya suka gadget jadi ikuti perkembangan teknologi.

ROG ponsel terbaik saat ini dari sisi spesifikasi,” katanya.

Alto yang berasal dari Kelapa Gading, Jakarta Utara ini mengatakan menyukai fitur layar ROG Phone dengan refresh rate 120 Hz. Selain itu, sebagai gamer juga dirinya menyukai fitur ponsel yang menyediakan lubang charger di bawah ponsel dan samping ponsel.

Sehingga ia tidak terganggu ketika ia harus menggunakan ponsel dalam mode landscape ketika bermain gim.

 

Sumber :

https://obatpenyakitherpes.id/call-recorder-apk/

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

  •  melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  • melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  • membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  • menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  • melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  •  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  •  mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan;
  •  menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  • mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  •  memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  • mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3.  harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  4.  pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
  5. menghormati hak asasi manusia.

 

Baca Juga :

 

 

Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Peran Kejaksaan Republik Indonesia

 

 

Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar – benar bersalah dan telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh mininimal 2 (dua) orang saksi.


Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:


Di bidang pidana :

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.


Di bidang perdata dan tata usaha negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Sumber : https://pelajaranips.co.id/

Pemilihan dan Perhitungan Kebutuhan Benih Jagung

Benih Jagung

Pemilihan dan Perhitungan Kebutuhan Benih Jagung

Benih Jagung

Kebutuhan Benih Jagung

Benih dapat dibilang input terpenting dalam budidaya pertanian. Tanpa benih yang berkualitas tidak akan diperoleh hasil panen yang baik. Kualitas benih baru bisa diketahui ketika benih tersebut ditanam dan kemudian tumbuh (Anonim, 2007).


Petani sejak dahulu biasa memproduksi bibitnya sendiri. Dengan memakai indukan yang jelas diketahui sifat-sifatnya, petani memproduksi benih secara mandiri menggunakan teknologi dan metode tradisional yang mereka kembangkan sendiri (Anonim, 2007).
Dalam pertanian perlu adanya penggunaan bibit yang unggul agar hasil yang diperoleh juga tinggi. Benih unggul yang diperoleh dari varietas hasil pemuliaan tanaman disebut dengan benih penjenis, misalnya klon, galur-galur murni atau varietas hibrida. Benih yang telah diperoleh harus dijaga agar susunan genetisnya tidak berubah (Setyati, 1991).


Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam perkecambahan, karena untuk mampu berkecambah benih memerlukan kondisi media tanam yang lembab. Kondisi ini akan merangsang munculnya akar utama yang akan diikuti oleh pergerakan lain sampai menjadi bibit. Dalam meningkatkan keberhasilan dan waktu berkecambah lebih cepat, penggunaan zat pengatur tumbuh dapat dilakukan. Secara umum beberapa kasus perkecambahan meningkat sampai 100% dan benih dapat berkecambah lebih cepat 4 – 5 hari dari normalnya (Anonim, 2008).

Daya berkecambahnya benih diartikan sebagai mekar dan berkembangnya bagian-bagian penting dari suatu embrio suatu benih yang menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh secara normal pada lingkungan yang sesuai. Dengan demikian pengujian daya kecambah benih ialah pengujian akan sejumlah benih, berupa persentase dari jumlah benih tersebut yang dapat atau mampu berkecambah pada jangka waktu yang telah ditentukan (William, 1991).

Penanaman, Pemeliharaan dan Panen Jagung

Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap yaitu (1) fase perkecambahan, saat proses imbibisi air yang ditandai dengan pembengkakan biji sampai dengan sebelum munculnya daun pertama; (2) fase pertumbuhan vegetatif, yaitu fase mulai munculnya daun pertama yang terbuka sempurna sampai tasseling dan sebelum keluarnya bunga betina (silking), fase ini diidentifiksi dengan jumlah daun yang terbentuk; dan (3) fase reproduktif, yaitu fase pertumbuhan setelah silking sampai masak fisiologis (Subekti et al.,2008).


Keseragaman perkecambahan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Perkecambahan tidak seragam jika daya tumbuh benih rendah. Tanaman yang terlambat tumbuh akan ternaungi dan gulma lebih bersaing dengan tanaman, akibatnya tanaman yang terlambat tumbuh tidak normal dan tongkolnya relatif lebih kecil dibanding tanaman yang tumbuh lebih awal dan seragam (Subekti et al.,2008).


Perkecambahan benih jagung terjadi ketika radikula muncul dari kulit biji. Benih jagung akan berkecambah jika kadar air benih pada saat di dalam tanah meningkat >30% (McWilliams et al., 1999).
Varietas-varietas unggul dari jagung yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia antara lain Lamuru, Sukmaraga, Bisma, Srikandi Kuning, dan Srikandi Putih. Varietas tersebut memiliki potensi hasil tinggi (7 – 8 l/Ha) hampir menyamai hasil varietas jagung hibrida. Varietas ini mempunyai keunggulan berbeda seperti toleran kekeringan, toleran lahan masam, punya kadar protein tinggi (Menteri Pertanian, 2006).


Dapat diharapkan bahwa usaha untuk memperpendek varietas- varietas jagung tropik yang tinggi dapat memperbaiki keseimbangan antara pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan bakal tongkol, mengurangi penimbunan gula labil dalam batang setelah antesis dan mengakibatkan lebih banyak biji (Goldsworthy, 1966).


Sinar matahari merupakan faktor penting untuk keperluan pertumbuhan tanaman jagung. Sebaiknya tanaman jagung mendapatkan sinar matahari yang langsung, karena bila tidak akan mengurangi hasil (Effendi, 1980).


Pengeringan dimaksudkan untuk mencapai kadar air biji 12-14% agar tahan disimpan lama, tidak mudah terserang hama dan terkontaminasi cendawan yang menghasilkan mikotoksin, mempertahankan volume dan bobot bahan sehingga memudahkan penyimpanan (Handerson and Perry, 1982).

Sumber : https://lahan.co.id/

momen proses inovasi

momen proses inovasi

momen proses inovasi

Bab 4 menyajikan enam momen proses inovasi yang merupakan paduan dari (a) analisis kebutuhan (momen pertama: perumusan masalah atau analisis kebutuhan), (b) tracer study (momen kedua sampai ke lima: penelitian murni/terapan, pengembangan, komersialisasi/ sosialisasi serta difusi dan inovasi) dan (c) studi difusi klasik (momen ke lima dan ke enam: difusi/ inovasi dan konsekuensi inovasi). Masalah yang umumnya ditemukan adalah rendahnya penjualan hasil penelitian yang sudah dipatenkan (di Amerika mislanya adalah 1500 dari 30000 paten). Pengembangan teknologi mengalami empat tahap (a) trial and error dalam skala kecil, (b) imitasi, (c) kompetisi tekonologi dan (d) keluar dari kompetisi dan melakukan standarisasi produk. Beberapa konsekuensi inovasi adalah (a) ke enam momen difusi inovasi mungkin tidak semuanya ada dalam suatu inovasi, (b) kemungkinan ketidak sinkronan konsekuensi yang diharapkan dengan yang benar-benar terjadi, dan (c) pelebaran kesenjangan kaya-miskin. Akhirnya, dibahas (a) kelemahan tracer study: tergantung ada tidaknya publikasi, sedikitnya data fase difusi/ adopsi dan sifatnya rekonstruksi rasionalistik dan (b) inovasi organisasi yang muncul secara individual, kolektif, atas instruksi atasan atau didorong inovasi sebelumnya mempunyai dua momen, yaitu inisiasi dan implementasi.

Bab 5 membahas lima proses keputusan inovasi (a) mengetahui inovasi, (b) peruasi, (c) keputusan, (d) implementasi (seutuhnya atau lewat reinvensi) dan (e) konfirmasi atau meniadakan/mengurangi disonansi, suatu ketidaksetimbangan internal yang disebabkan (e1) kebutuhan, (e2) belum mengadopsi sesuatu yang diinginkan atau (e3) setelah mengadopsi untuk meneruskan atau diskontinu. Inovasi dapat tidak dilanjutkan (diskontinu) karena (a) kecewa atau (b) diganti dengan invasi lainnya. Beberapa temuan proses keputusan inovasi adalah (a) Inovasi yang tingkat adopsinya tinggi tingkat diskontinu; (b) diskontinu cenderung dilakukan oleh adopter akhir; (c) riset selama ini kebanyakan riset variansi sehingga diperlukan riset proses; (d) beberapa saluran komunikasi difusi inovasi adalah media massa dan hubungan antar-pribadi serta saluran kosmopolit dan lokalit; (e) media massa dan saluran kosmopolit terutama penting pada tahap mengetahui inovasi; sementara hubungan antar-pribadi dan saluran lokalit terutama penting pada tahap persuasi; (f) media massa dan saluran kosmopolit lebih penting bagi adopter awal; (g) tingkat mengetahui inovasi lebih cepat dari tingkat adopsi dan (h) adopter awal mengalami proses keputusan inovasi lebih cepat.

Bab 6 menyatakan bahwa tingkat inovasi dipengaruhi oleh satu atau beberapa karakteristik berikut: (a) keuntungan relatif, (b) kompatibilitas atau kekonsistenannya dengan nilai yang dianut, (c) kompleksitas atau tingkat kemudahan untuk dipahami, (d) triabilitas atau kedapat-dicobaannya dalam skala kecil dan (e) observabilitas atau keterlihatannya oleh orang/pihak lain. Tingkat adopasi dipengaruhi oleh (a) jenis keputusan inovasi (opsional, kolektif atau atas dasar otoritas), (b) jenis saluran komunikasi yang digunakan, (c) norma, sifat kesalingterhubungan individu, dst. dalam komunitas adopter dan (d) upaya agen perubahan. Selain itu, ditemukan bahwa (a) sampai tingkat kesadaran inovasi mencapai 20-30% tingkat adopsi rendah, sedangkan setelah ambang tersebut tingkat kesadaran dan tingkat adopsi meninggi dan (b) overadopsi adalah fenomena inovasi diadopsi padahal menurut para ahli sebaiknya tidak diadopsi.

Bab 7 mencatat bahwa kontinum keinovatifan dapat dibagi menjadi lima kategori (a) invator, (b) adopter awal, (c) mayoritas awal, (d) mayoritas akhir dan (e) laggards. Masing-masing kategori tersebut mempunyai karakteristik (a) venturesome, (b) respectable, (c) deliberate, (d) skeptis dan (e) tradisional. Usia adopter awal relatif sama dengan adopter akhir hanya saja adopter awal cenderung lebih unggul dalam hal (a) pendidikan, (b) literasi, (c) status sosial, (d) mobilitas ke atas, (e) ukuran ladang, perusahaan, dst., (f) sikap terhadap kredit dan (g) tingkat spesialisasi pekerjaan. Selain itu, dalam hal kepribadian, dibandingkan dengan adopter akhir, adopter awal mempunyai (a) empati lebih besar, (b) kurang dogmatis, (c) lebih mampu melakukan abstraksi, (d) lebih rasional, (e) lebih intelejen, (f) lebih mudah menerima perubahan, (g) lebih mampu mengangani ketidakpastian dan resiko, (h) lebih menghargai pendidikan dan sains, (i) kurang fatalis, (j) mempunyai motivasi pencapaian lebih besar, (k) aspirasi lebih tinggi pada pendidikan, pekerjaan, dst. Akhirnya, dalam hal perilaku komunikasi, dibandingkan dengan adopter akhir, adopter awal mempunyai (a) partisipasi sosial lebih tinggi, (b) kontak sosial lebih banyak dengan sesamanya dan/atau dengan agen perubahan, (c) lebih kosmopolit, dan terekspose pada media massa, (d) lebih aktif mencari informasi dan lebih banyak tahu tentang inovasi dan (e) lebih tinggi kepemimpinan opininya.

Bab 8 membahas model kepemimpinan opini aliran dua-langkah: pesan mengalir dari sumber via media massa ke pemimpin opini yang pada gilirannya menyampaikannya pada para pengikutnya. Model tersebut ditentang oleh model ‘jarum hipodermik’ di mana dipostulatkan bahwa media massa mempunyai pengaruh langsung, segera dan kuat pada individu-individu yang terkait dengan media massa, tapi tidak terkait satu dengan lainnya. Menurut teori Granovetter individu cenderung terkait dengan orang yang secara fisik dekat dan menurut atribut-atribut seperti kepercayaan, pendidikan dan status sosial relatif sama (homofili; kontras dengan heterofili di mana atribut-atribut tersebut relatif beda). Duff dan Liu (1975) menyatakan bahwa dalam satu network komunikasi, pertukaran informasi dari satu clique (yang ditandai dengan promiximitas komunikasi tinggi) ke clique lain dijembatani oleh proximitas komunikasi rendah yang heterofili (misal, dari clique berstatus sosial tinggi ke clique berstatus sosial lebih rendah). Beberapa temuan lainnya ialah (a) Dalam network heterofili, pengikut cenderung mencari pemimpin opini yang mempunyai status sosial, pendidikan, ekspose ke media massa, tingkat keinovatifan, tingkat kekosmopolitan dan tingkat kontak dengan agen perubahan lebih tinggi, (b) pemimpin opini lebih sejalan dengan norma sistem dibanding dengan pengikutnya, (c) pemimpin opini dapat dibedakan menjadi polimorfis (mempunyai opini dalam banyak bidang) atau monomorfis (mempunyai opini hanya dalam satu bidang), dan (d) network personal radial (dari satu ke banyak orang) lebih penting untuk inovasi dibanding dengan network interlocking di mana individu saling berinteraksi.

Baca Juga :

mencatat beberapa hal tentang kepala sekolah

mencatat beberapa hal tentang kepala sekolah

mencatat beberapa hal tentang kepala sekolah

Bab 8 mencatat beberapa hal tentang kepala sekolah sebagai berikut:

  • jumlah tugas kepala sekolah lanjutan sebanyak rata-rata 149 tugas per hari. 59% diantaranya diinterupsi, 84% diantaranya berlangsung antara 1-4 menit, dan 17% berkaitan dengan pengajaran (Martin dan Willower, 1981). Studi pada periode 1910 sampai 1980-an menunjukkan ‘meskipun gaya kepemimpinan beda, peran manajerial, bukan kepemimpinan pembelajaran, mendominasi kepala sekolah (Cuban, 1988: 84).
  • Smith dan Andrews (1989) mendukung temuan Louis dan Miles (1990): tidak ada dikotomi waktu untuk manajerial, operasi dan relasi distrik (34% vs 39%) dan perbaikan program instruksional (41% vs 27%).
  • Studi Interaksi Kepala Sekolah-Guru (PTI) menunjukkan selama periode 3 tahun ada 1855 intervensi pada kepala sekolah yang berkenaan dengan masalah organisasi (36%), konsultasi dan penguatan (24%), monitoring dan evaluasi (22%), pelatihan dan infor-masi (7%) dan lain-lain (11%). Kepala sekolah sebagai fasilitator perubahan berkorelasi 0.76 dengan kesuksesan seluruhnya; sekolah dengan gaya inisiator paling sukses, diikuti oleh kepala sekolah gaya manajerial dan kepala sekolah gaya perespon (Hall & Hord, 1987).
  • Studi pada 137 kepala dan wakil kepala sekolah menunjukkan selama 5 tahun terakhir tuntutan tugas makin tinggi sementara keyakinan akan efektivitasnya makin menurun (Educon, 1984). Kurang dari 10% kepala sekolah yang termasuk ke dalam ‘pemecah-masalah sistematik’ (level tertinggi dari empat level efektivitas) (Leithwood dan Montgomery, 1986).
  • Studi pada 2500 guru dan 1200 kepala sekolah, menunjukkan kepala sekolah terlibat dalam empat interaksi strategis dengan guru: (a) penyedia sumber daya, (b) sumber daya pembelajaran, (c) komunikator dan (d) ‘hanya untuk penampilan’. Rating positif dari guru terhadap pemimpin kuat, rata-rata dan lemah masing-masing sebanyak 90%, 52% dan 33% (Smith dan Andrews, 1989).
  • Porporsi kepala sekolah wanita di SD maupun di SL cenderung rendah: 20-50% dan 5-20% (Marshall dkk., 1989; Mertz,dkk., 1989; Schneider, 1988); 5, 14, 23% dan 36, 42, 47 % (studi 44 sekolah besar tahun 1972,1982 dan 1986); 19% dan 4% (Wisconsin, 1986-87, Schneider, 1988); 25% dan 8% (statistik nasional, Marshall dkk., 1989);18% dan 11% (Ontario, 1990).

Bab 9 diawali dengan pertanyaan Bowles dan Gintis (1976), ‘ mengapa dalam suatu masyarakat demokratis, kontak riil pertama seorang individu dengan suatu lembaga formal bersifat sangat anti-demokratis’. Ketika orang memikirkan perubahan pendidikan mereka memikirkan dampak perubahan tersebut pada peserta didik dari sudut pandang keterampilan, sikap dan pekerjaannya di masa yang akan datang, mereka jarang berpikir tentang bagaimana melibatkan mereka dalam kehidupan organisasi (termasuk organisasi sekolah). Kalau pun program semacam itu ada, peserta didik cenderung mengalami resistensi, ‘selama ini mereka memperlakukan kita seperti bayi, sekarang mereka mencoba memperlakukan kita seperti seorang dewasa’. Dari sampel sebesar 3593 siswa, siswa SD, SMP dan SMA masing-masing 41%, 33% dan 25% berpikir gurunya tidak memahami mereka; masing-masing 19%, 16% dan 13% menyatakan mereka ditanya bagaimana atau materi yang harus diajarkan dan masing-masing 29%, 26% dan 50% menyatakan kelas membosankan .

Firestone dan Rosenblum (1988) merinci lima faktor yang mempengaruhi komitmen guru dan siswa: (a) kebermaknaan program, (b) keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya, (c) kejelasan aturan dan peran guru dan siswa, (d) ekspektasi guru dan siswa dan (e) rasa hormat dan perhatian guru dan siswa. Komitmen guru dan siswa juga dapat dipe-roleh dari inovasi baru-baru ini tentang pembelajaran kooperatif yang pada prakteknya adalah mengurangi metode ceramah sebanyak 20% (dari 48% menjadi 28% dari total waktu pembelajaran).

Bab 10 menyajikan karakteristik superintenden yang jumlahnya sekitar 95% laki-laki dan yang menangani sistem sekolah yang siswanya bervariasi dari 100 sampai 200.000 siswa dan masa kerja rata-rata 3 tahun (di Amerika) dan 6-7 tahun di Kanada. Review Goldhammer (1977) dari 1954 sampai 1974 menunjukkan pergeseran peran superintenden dari juru bicara dan manajer eksekutif sistem sekolah homogen ke situasi di mana negosiasi dan manajemen konflik berbagai kelompok kepentingan. Studi Duignan (1979) pada delapan superintenden di Alberta menemukan bahwa ‘tiap hari superin-tenden terlibat dalam rata-rata 26 diskusi yang merupakan 70% waktu kerjanya; 70% dari diskusi tersebut dilakukan dengan trusti sekolah, pejabat pusat dan administratur sekolah, kurang dari 7% dengan guru dan kurang dari 1% dengan siswa.

Studi Fullan dkk. (1987) tentang 200 pejabat supervisi di 26 distrik sekolah (se-perempat jumlah di seluruh provinsi) menemukan mereka menekankan sistem (bukan sekolah), serta berpikir reflektif (bukan parsial) dan generalis (bukan spesialis). Studi LaRoque dan Coleman (1989a: 169) menyusun hipotesis etos distrik positif yang ditandai dengan enam fokus (a) pembelajaran, (b) akuntabiltas, (c) perubahan, (d) perhatian pada stakeholder, (e) komitmen bersama dan (f) dukungan komunitas. Atas studi pada lima sekolah (dua diantaranya dikategorikan berhasil), Louis (1989) menyusun diagram karaktersitik hubungan distrik dan sekolah sebagai berikut:

Bab 11 merangkum ke dalam istilah konsultan sejumlah pekerjaan/peran sebagai berikut: ahli materi, kurikulum, program, guru, pengembangan organisasi, agen perubahan, direktur proyek, agen penghubung, dst. Studi Ross dan Reagan (1990) tentang dua be-las konsultan kurikulum distrikdi dua sekolah menyimpulkan bahwa ‘ perencanaan sistem, networking dengan tim konsultan dan mengkoordinasikan dukungan atasan adalah kunci konsultan berpengalaman’. Hall dan Hord (1984) menemukan bahwa CF (change facilitator, yang boleh jadi adalah konsultan distrik, guru hli dan adang-kadang wakil kepala sekolah) terlibat dalam interaksi lebih kompleks, dibanding kepala sekolah yang berinterkasi dengan cepat, sederhana dan to the point. Miles dkk. (1988; 188) menyarankan seleksi konsultan didasarkan pada latar belakang pendidikan (broad based); mudah menjalin hubungan interpersonal; keahlian kependidikan, pengalaman kepelatihan, kependidikan dan organisasi sebelumnya, serta inisiatif dan energi.

Bab 12 diawali dengan pernyataan implisit bahwa sekolah itu sebenarnya milik orang tua siswa dan komunitasnya (cf. Gold dan Miles, 1981). Namun, jika guru dan ad-ministatur pendidikan yang terlibat masalah pendidikan 40-60 jam per minggunya sulit memahami perubahan pendidikan, maka orang tua dan komunitas lebih sulit lagi memahaminya, padahal secara umum, makin orang tua siswa terlibat makin baik pencapaian belajar siswa (cf. Mortimore dkk., 1988). Menurut Epstein dan Dauber (1988) peran yang mungkin diperankan orang tua siswa adalah (a) sukarelawan, asisten, dst, (b) tutor/ pembimbing di rumah, (c) komunikator dan (d) dewan penasihat. Evaluasi SDC (System De-velopment Corporation) atas 869 sekolah di 369 distrik menetapkan 34 sekolah dengan orang tua siswa asisten bayaran dan 17 sekolah dengan orang tua sebagai tutor dirumah. Survey Becker (1981) terhadap 3700 guru SD dan 600 kepala sekolah menunjukkan se-dikitnya keterlibatan orang tua siswa. Survey Kanada tahun 1979 pada 2000 orang tua siswa menunjukkan 63.4% diantaranya tidak bersedia menjadi anggota komite penaihat rumah-sekolah. Studi Lucas, dkk. (1978-79) tentang content analysis notulen komite dari sepuluh SD dan lima SL menunjukkan (a) isu pedagogi jarang dibicarakan, (b) diskusi sifatnya informasi, rekomendasi hanya 4%-nya dan (c) orang tua sebagai inisiator topik diskusi di SD dan SL masing-masing adalah 27.6% dan 17.9%, sementara guru/admi-nistrator sebagai inisiator masing-masing adalah 67.2% dan 78%. Studi Schaffarzick (Boyd, 1978: 613) tentang 34 distrik di San Fransisco menunjukkan 62% keputusan kurikulum tidak melibatkan komunitas.

Sasaran Pendidikan Umum

Sasaran Pendidikan Umum

Sasaran Pendidikan Umum

Sebagaimana telah kita pahami bahwa pengembangan manusia seutuhnya telah menjadi tujuan pendidikan nasional, dan mungkin saja telah menjadi tujuan pendidikan nasional di berbagai negara. Tetapi pada kenyataannya kita sering kurang jelas atau kesulitan menemukan gambaran manusia seutuhnya, dan akan lebih sulit lagi ketika harus merumuskan bagaimana mengembangkan manusia yang utuh, terintegrasi, selaras, serasi dan seimbang dari berbagai aspek dan potensi yang dimiliki manusia. Menurut Manfur (1999 ; 62) secara garis besar sasaran Pendidikan Umum adalah semua manusia dalam berbagai usia, keberadaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan dalam status apapun. Yang dimaksud dengan semua manusia dalam berbagai usia adalah secara keseluruhan manusia dari mulai anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Tentunya kita sadar bahwa proses pendidikan yang ada di Indonesia adalah proses pendidikan sepanjang hayat, mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan selama dia hidup di dunia ini, akan tetapi yang dimaksud dengan sasaran pendidikan yang mencakup semua manusia dalam berbagai usia disini adalah tentang perilaku kehidupannya secara umum. Bagaimana anak-anak hidup dalam kehidupannya sendiri yang dilandasi oleh nilai – moral – norma yang dia miliki pada waktu atau masa kanak-kanaknya. Kemudian kehidupan manusia remaja yang tentunya memiliki kehidupan tersendiri dalam dunianya yang senantiasa itu semua harus memiliki makna hidup yang sesuai dengan nilai – moral – norma masyarakat yang berlaku. Demikian halnya usia dewasa dan orang tua dalam kehidupannya harus memiliki tatanan yang jelas tentang dasar kehidupannya sebagai orang yang dituakan, yang harus memberikan suri tauladan bagi anak-anaknya dan generasi lainnya. Secara nilai – moral – norma orang dewasa dan orang tua akan lebih mapan dalam hidup dan penghidupannya. Keberadaan sebagai salah satu sasaran dari Pendidikan Umum diartikan sebagai status sosial masyarakat yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, bagaimana nilai – moral – norma yang nampak pada kehidupan manusia yang menjadi pegawai negeri,pejabat pemerintah, guru, buruh tentara, polisi, petani, pedagang dan lain sebagainya. Perbedaan itu seolah-olah akan menjadi suatu tingkatan yang menentukan terhadap perilaku kehidupan dari nilai – moral – norma yang dimilikinya. Tingkat pendidikan merupakan sasaran Pendidikan Umum karena ada kesan bahwa dengan tingkat pendidikan rendah maka nilai – moral – norma yang dimiliki terkesan akan rendah juga, dan sebaliknya apabila tingkat pendidikannya tinggi maka nilai – moral – norma yang dimilikinya pun akan tinggi. Hal ini mungkin ada benarnya juga dan mungkin ada salahnya juga karena masalah pemahaman dan pelaksanaan nilai – moral – norma dalam kehidupan manusia tidak sepenuhnya ditentukan atau dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Jenis kelamin sebagai sasaran Pendidikan Umum perlu kembali pemahamannya kepada kodrat Illahi bahwa laki-laki secara fisik dibekali oleh keberanian dan kekuatan dalam perjuangan hidupnya didunia ini, wanita sebagai mahluk yang halus, indah dan lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga wajar apabila laki-laki merupakan tempat berlindungnya wanita dalam kehidupannya. Penempatan nilai-moral, norma dalam kehidupan wanita dan laki-laki ada penempatan-penempatan khusus atau sifat-sifat yang dilakukan laki-laki belum tentu secara nilai-moral-norma dapat atau pantas dilakukan oleh wanita. Sasaran Pendidikan Umum tentunya sangat luas sekali, seperti yang dibutuhkan oleh Maufur dalam kalimat terakhirnya ”dan dalam status apaun”, ini mengandung arti bahwa nilai-moral-norma dalam kehidupan manusia tidak terbatas, karena berlaku dalam seluruh segi hidup dan penghidupan manusia.

MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

MKKSD Bogor Selatan Gembleng 59 Kepsek

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Dasar ( MKKSD ) Kecamatan Bogor Selatan,

Kota Bogor menggelar Workshop bagi 59 kepala sekolah dengan tema memantapkan profesionalisme dan integritas kepala sekolah menuju cita-cita bangsa.

Ketua MKKSD Kecamatan Bogor Selatan, Subadri mengatakan kegiatan workshop ini untuk menyusun program kerja kepala sekolah dan juga untuk pembuatan RAKS 2018, serta mengevaluasi program kerja tahun 2017.

“Semoga kedepanya ditahun 2018 terdapat kesamaan program antara kepala sekolah

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Subadri saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Ia berharap, dengan adanya workshop ini dapat memberikan masukan yang positif bagi para kepala sekolah dasar dalam upaya mengembangkan kemajuan pendidikan disekolahnya masing-masing.

Sementara itu, Mad Soleh salah seorang pengawas pengwas binaan SD di Kecamatan

Bogor Selatan menjelaskan, kegiatan workshop ini sudah rutin dilaksakan dan Kecamatan Bogor Selatan merupakan tolak ukur bagi kecamatan lainya di Kota Bogor.

“Tolak ukur ini biasanya dalam membuat program kerja, baik disekolah maupun pada fase-fase berikutnya ditingkat Kota Bogor,” imbuhnya.

Mad Soleh menambahkan, hal ini dapat meningkatkan profesionalisme para kepala sekolah dalam mengelola sekolanya yang sesuai dengan 8 standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional.

 

Baca Juga :